Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Peringatan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar akhir tahun, Selasa (30/12/2025), sebagai momentum evaluasi kebijakan inflasi sepanjang tahun.
Wiyagus menyoroti bahwa cuaca ekstrem berpotensi memperparah kenaikan inflasi, terutama karena dapat mengganggu distribusi dan ketersediaan pasokan komoditas pangan di berbagai daerah.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
“Kita selalu mengingatkan bahwa tidak boleh ada daerah yang lengah, seluruhnya harus benar-benar segera melakukan langkah dan kebijakan yang sangat tepat dalam meredam inflasi,” tegas Wiyagus dalam keterangan tertulisnya.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan keempat Desember 2025, terdapat peringatan dini kenaikan harga tiga komoditas strategis. Komoditas tersebut meliputi bawang merah, cabai rawit, dan daging ayam ras. Oleh karena itu, Pemda diimbau untuk bertindak cepat tanpa menunggu rilis angka inflasi resmi.
Dinamika Harga Komoditas Pangan
Data IPH menunjukkan peningkatan jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga. Untuk bawang merah, jumlah daerah naik dari 315 menjadi 319 pada pekan keempat Desember 2025. Sementara itu, cabai rawit mengalami kenaikan dari 276 menjadi 283 daerah, diikuti oleh daging ayam ras. Selain ketiga komoditas tersebut, harga cabai merah, telur ayam ras, bawang putih, dan minyak goreng juga terpantau meningkat.
“Pemerintah daerah yang responsif adalah daerah yang bergerak berdasarkan tren, bukan hanya berdasarkan angka akhir saja dan perubahan ini seharusnya dipahami oleh teman-teman kepala daerah sebagai early warning,” tambah Wiyagus, menekankan pentingnya respons proaktif.
Wiyagus mengajak seluruh Pemda untuk menjadikan evaluasi pengendalian inflasi tahun 2025 sebagai pijakan strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2026. Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
“Tentunya harapan kita adalah upaya yang dilakukan oleh para kepala daerah ini benar-benar berfokus terhadap peningkatan produktif komoditas pangan, kemudian pemilihan stok komoditas terhadap pola konsumsi dan permintaan masyarakat di daerahnya baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang di daerah masing-masing sehingga kenaikan harga komoditas yang terjadi tidak berulang kembali seperti periode sebelumnya,” tutup Wiyagus.
Senada dengan Wiyagus, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyatakan bahwa dinamika inflasi pangan pada bulan Desember memerlukan pencermatan berdasarkan pola historis. Ia menjelaskan, beras sempat mengalami inflasi pada Desember tahun lalu. Sementara itu, pada Desember 2023 dan 2024, komoditas telur ayam ras, beras, dan daging ayam ras turut menyumbang inflasi, meskipun pada tahun 2025 komoditas-komoditas tersebut justru tercatat deflasi.
Kegiatan rapat koordinasi ini dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah yang dilaksanakan pada Senin (29/12). Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Kelik Budiana, Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) An An Andri Hikmat, serta sejumlah pejabat dari Kantor Staf Presiden (KSP).
