Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras rampung pada tahun 2028. Ia juga telah mengajukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar rumah sakit tersebut ditetapkan sebagai proyek strategis nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat memberikan sambutan dalam acara penutupan Leadership Talks dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2025 di Taman Ismail Marzuki, Selasa (30/12/2025). Dalam kesempatan itu, Pramono mulanya mengulas satu per satu keinginan Gubernur Jakarta terdahulu yang belum terealisasi.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Ia kemudian bercerita mengenai keinginan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok agar Rumah Sakit Sumber Waras dapat dirampungkan. Pramono menegaskan komitmennya untuk mewujudkan hal tersebut.
“Pak Ahok, apa yang menjadi beban Pak Ahok, Rumah Sakit Sumber Waras dan tadi kami rapat khusus tentang Rumah Sakit Sumber Waras. Saya sudah kasih batas waktu sampai tahun 2028, rumah sakit ini sudah harus selesai,” kata Pramono.
Pramono menambahkan bahwa ia telah mengurus langsung kepada presiden terkait status proyek ini. “Dan saya sudah mengurus sendiri sampai dengan presiden untuk menjadi proyek strategis nasional,” lanjutnya.
Pramono menyatakan keyakinannya bahwa pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras akan rampung. Ia berharap rumah sakit ini nantinya dapat menjadi rumah sakit berstandar internasional. “Dan saya yakin, rumah sakit Sumber Waras ini akan menjadi rumah sakit yang dimiliki pemerintah DKI Jakarta. Dan dari awal saya bilang sama Ibu Kepala Dinas (Kesehatan) jangan namanya RSUD harus menjadi rumah sakit internasional. Supaya apa? Supaya kita juga terbiasa naik branding kita di dunia internasional, di dunia global,” imbuhnya.
Status Lahan dan Dukungan Pusat
Sebelumnya, Pramono Anung meninjau langsung lokasi lahan di samping Rumah Sakit Sumber Waras pada Senin (27/10/2025). Ia menjelaskan bahwa proses penyelidikan terkait pembelian lahan yang sempat dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah tuntas.
“Status penyelidikannya sudah dihentikan tahun 2023 oleh KPK. Dulu sempat ada temuan NJOP terlalu tinggi dengan selisih Rp 191 miliar, tapi sekarang nilai tanahnya sudah naik jadi Rp 1,4 triliun. Jadi sudah tidak mungkin dibatalkan,” kata Pramono.
Menurutnya, empat dari lima temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait lahan tersebut juga telah diselesaikan, termasuk persoalan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Kami sudah mendapatkan green light dari BPK, KPK, dan juga dukungan pemerintah pusat, termasuk Presiden dan pimpinan DPR. Karena itu, sekarang kami bisa mulai menyiapkan studi kelayakan dan Amdal,” ujarnya.
Pramono menjelaskan, rumah sakit yang akan dibangun berstatus rumah sakit tipe A. Ia berharap rumah sakit itu dapat menjadi pusat layanan spesialis jantung, kanker, dan stroke. “Areanya 3,6 hektare, sangat strategis karena satu zona dengan RS Dharmais dan Harapan Kita. Kami ingin tempat ini jadi rumah sakit besar dan modern,” jelasnya.
