Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menyambut baik pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di sejumlah wilayah. Yohan menilai hal ini menjadi sinyal positif bagi upaya penertiban kawasan hutan di Indonesia.
“Tentu ini kabar baik sehingga presiden tidak punya beban apa pun dan kepada siapa pun dalam upaya menertibkan kawasan hutan,” kata Yohan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Yohan menegaskan Komisi IV DPR akan terus mendukung penuh langkah pemerintah dalam menindak tegas perusahaan-perusahaan ilegal. Menurutnya, praktik perusahaan semacam itu telah menyebabkan kerusakan signifikan pada kawasan hutan.
“Dalam hal ini, kami akan selalu dan terus mendukung presiden untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan ilegal yang telah merusak kawasan hutan kita,” ujarnya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menyoroti komitmen Presiden Prabowo dalam mengatasi perusahaan nakal perusak hutan. Komitmen tersebut, lanjut Yohan, telah dibuktikan dengan pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
“Dan komitmen ke arah sana sudah sangat jelas telah dibuktikan presiden dengan membentuk Satgas PKH dan dalam kenyataannya telah menyelamatkan dan mengembalikan jutaan hektare lahan hutan kita yang selama ini dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelas Yohan.
Bantahan Hashim Djojohadikusumo
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo secara tegas membantah kepemilikan lahan kelapa sawit oleh Presiden Prabowo Subianto di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hashim bahkan menuding pihak yang menyebarkan fitnah tersebut sebagai koruptor perusak lingkungan.
“Prabowo tidak punya lahan sawit 1 hektare pun di bumi Indonesia,” ujar Hashim dalam acara ‘Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten Tahun 2025’ di gedung Gereja Mulia Raja, dikutip Antara, Selasa (23/12).
Hashim mengungkapkan adanya koruptor yang menguasai 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal, tersebar di kawasan hutan lindung hingga taman nasional. Ia menduga terdapat sekitar 200 perusahaan yang memiliki konsesi ilegal di area-area tersebut.
Selain itu, Hashim juga menyampaikan bahwa pemerintah akan menyerap aspirasi masyarakat terkait perlindungan kawasan hutan. Salah satu isu yang disoroti adalah penutupan penuh kegiatan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara.
“Saya yakin pemerintah nanti akan betul-betul perhatikan yang tadi aspirasi masyarakat Sumatera Utara akan hal pabrik Toba Pulp Lestari yang saya dengar sudah ditutup. Sudah ditutup sementara, mudah-mudahan semoga akan ditutup selama-lamanya. Jadi ini tentu saya akan sampaikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara kepada Presiden,” pungkas Hashim.
