Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji, merespons hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas publik menolak usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Sarmuji menilai penolakan tersebut bersumber dari kekhawatiran masyarakat terhadap desain pilkada yang menyerupai era Orde Baru.
“Mungkin yang dibayangkan publik adalah desain pilkada model Orde Baru di mana keterlibatan publik hampir nihil,” kata Sarmuji kepada wartawan pada Kamis (8/1/2026). Ia menekankan bahwa jika terdapat perubahan desain pilkada, partisipasi masyarakat akan tetap diupayakan semaksimal mungkin.
Pembaca dapat menelusuri artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Menurut Sarmuji, Pilkada melalui DPRD tidak serta-merta menghilangkan partisipasi publik. Ketua Fraksi Golkar DPR ini menjamin bahwa keterlibatan rakyat tetap dapat diakomodasi sejak proses penjaringan calon kepala daerah.
“Rakyat bisa terlibat dalam proses penjaringan calon. Publik bisa berinteraksi langsung dengan kandidat melalui kampanye langsung, bisa didesain melalui tatap muka langsung, platform media sosial atau media lainnya. Yang penting publik bisa mengetahui bagaimana isi pikiran kandidat,” jelasnya.
Sarmuji menambahkan, debat kandidat juga bisa tetap dilakukan, sehingga publik dapat menilai kualitas calon. “Jika DPRD memilih calon yang tidak berkualitas dia akan dihukum rakyat di pemilu selanjutnya,” imbuh Sarmuji.
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei mengenai wacana Pilkada melalui DPRD. Survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak setuju dengan usulan ini, dengan penolakan paling keras datang dari Gen Z. Mureks mencatat bahwa responden diberi pertanyaan ‘Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD’.
Hasil survei menunjukkan 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Sementara itu, 28,6 persen menyatakan sangat setuju atau cukup setuju, dan 5,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” kata Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
