Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung tancap gas memetakan berbagai persoalan penanganan bencana di wilayah Sumatera. Penugasan ini menyusul keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang menunjuk Tito sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Langkah awal pemetaan dilakukan melalui pertemuan koordinasi di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Jumat (9/1/2026). Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.
Pembaca dapat menelusuri artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Pemetaan Situasi dan Progres Tanggap Darurat
Dalam kesempatan tersebut, Tito memaparkan kondisi terkini pascabencana. “Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Tito.
Catatan Mureks menunjukkan, total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut terdampak bencana. Dalam ringkasan Mureks, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda), serta berbagai pihak terkait telah melakukan mobilisasi besar-besaran untuk penanganan tanggap darurat sejak awal bencana. Ini mencakup pembukaan akses jalan, pembangunan jembatan, penyediaan layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Berdasarkan hasil konsolidasi dan pantauan lapangan, sebagian besar daerah terdampak telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemulihan ditandai dengan berfungsinya kembali roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.
Fokus Penanganan Lanjutan dan Infrastruktur
Meski demikian, Tito mengakui masih ada sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian khusus untuk segera pulih. Di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 11 daerah telah berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan. Kondisi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar, di mana beberapa wilayah tertentu tetap mendapat perhatian khusus sesuai tingkat dampak bencana.
Pemerintah terus memastikan pemulihan infrastruktur dasar, khususnya jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali terhubung. Sementara itu, perbaikan jalan non-nasional terus dikerjakan secara bertahap oleh Kementerian PU bersama TNI, Polri, dan Pemda.
Selain itu, progres pendataan rumah rusak akibat bencana juga terus dipercepat dan divalidasi. Tito berharap percepatan penyaluran bantuan ini dapat mengurangi jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda.
Usulan Penambahan Personel dan Pembentukan Posko
Guna mempercepat pemulihan di tingkat lapangan, Tito mengusulkan penambahan personel dari TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mahasiswa sekolah kedinasan. Mereka akan membantu pembersihan lingkungan, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum.
Pihaknya juga akan membentuk dua posko utama pemulihan bencana, yakni di Jakarta dan Banda Aceh. Posko-posko ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi. “Posko ini akan diawasi 24 jam oleh tim yang kita bentuk untuk menampung informasi-informasi dari Kementerian/Lembaga maupun dari daerah-daerah,” pungkas Tito.
