Di tengah gegap gempita capaian akreditasi dan nilai yang terpampang, banyak perpustakaan di Indonesia menghadapi paradoks pelik: ruang baca yang sepi, koleksi yang jarang tersentuh, dan kehadiran yang nyaris tak terasa dalam kehidupan belajar masyarakat. Fenomena ini, menurut Taufiq A Gani, seorang ASN di Perpustakaan Nasional RI sekaligus peneliti di IDCI, menciptakan ilusi mutu yang menyesatkan.
Pada Sabtu, 10 Januari 2026, Taufiq A Gani menyoroti bahwa perpustakaan kerap terlihat baik di atas kertas. Laporan lengkap, indikator terpenuhi, dan nilai akreditasi yang membanggakan seolah menjadi bukti keberhasilan. Namun, di balik angka-angka tersebut, esensi layanan publik yang sesungguhnya—yakni relevansi dan manfaat bagi warga—seringkali terabaikan.
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Mutu yang Direduksi Menjadi Skor
Dalam banyak kebijakan layanan publik, mutu seringkali direduksi menjadi sekadar skor. Kemampuan untuk mengukur dan memberikan nilai pada suatu capaian memang memberikan rasa aman administratif. Namun, Taufiq menegaskan, mutu bukanlah peristiwa administratif, melainkan sebuah proses kelembagaan yang dibangun secara bertahap. Ia melibatkan tata kelola yang baik, kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni, serta budaya kerja yang konsisten.
“Jika perpustakaan dinilai baik tapi tak mengajak orang baca, maka layanan publik itu belum benar-benar bermutu,” ujarnya, menggarisbawahi pentingnya dampak nyata bagi pengguna.
Akreditasi, sebagai bentuk pengakuan dan validasi eksternal, memang memiliki fungsi krusial untuk memastikan suatu perpustakaan memenuhi standar tertentu. Namun, masalah muncul ketika akreditasi diperlakukan sebagai tujuan akhir, bukan sebagai cermin sementara dari proses perbaikan yang berkelanjutan. Menurut pantauan Mureks, fenomena ini tidak hanya terjadi di satu atau dua lokasi, melainkan menjadi pola yang mengkhawatirkan di banyak institusi.
Siklus Formalitas dan Standar yang Terlupakan
Akibatnya, muncul gejala umum: perpustakaan menjadi “sibuk” menjelang penilaian akreditasi, namun kembali sunyi setelahnya. Fokus utama beralih pada pengisian borang dan pemenuhan instrumen penilaian, bukan pada pembenahan layanan yang substansial. Di titik ini, angka-angka menggantikan makna, dan mutu dipahami sebagai hasil penilaian, bukan sebagai kemampuan institusi untuk terus belajar dan memperbaiki diri.
Taufiq juga menyoroti perbedaan mendasar antara standar dan instrumen yang kerap luput dipahami. Standar adalah rujukan normatif, gambaran ideal tentang perpustakaan bermutu yang memuat nilai, prinsip, dan tujuan. Sementara itu, instrumen hanyalah alat ukur untuk melihat sejauh mana standar tersebut terpenuhi.
“Ketika instrumen diperlakukan lebih penting daripada standar, yang terjadi adalah pembalikan logika,” jelasnya. Perpustakaan menjadi mahir mengisi formulir, tetapi gagap dalam membangun layanan yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Mutu pun berubah menjadi urusan administratif semata, bukan pengalaman nyata bagi pengguna.
Membangun Ekosistem Mutu yang Berkelanjutan
Memahami bahwa penilaian dan pembinaan adalah dua fungsi yang berbeda menjadi kunci. Penilaian diperlukan untuk menjaga akuntabilitas, namun tanpa pembinaan dan penguatan kapasitas, penilaian hanya akan menghasilkan label tanpa perubahan berarti. Mutu yang sesungguhnya tumbuh dari dalam, melalui kemampuan perpustakaan mengelola diri, mengevaluasi layanan secara jujur, memperbaiki kekurangan, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna.
Catatan Mureks menunjukkan, perdebatan mengenai efektivitas sistem penilaian layanan publik telah berlangsung lama, namun implementasi di lapangan masih sering terjebak pada formalitas. Sistem yang sehat, menurut Taufiq, adalah sistem yang tidak hanya rajin menilai, tetapi juga serius membangun kapasitas.
Perpustakaan yang hidup membutuhkan ekosistem mutu yang komprehensif, melibatkan peran pembina untuk membangun pemahaman, penilai untuk memastikan akuntabilitas, dan fungsi analisis untuk membaca data secara mendalam. Jika salah satu fungsi ini berdiri sendiri, mutu akan pincang. Penilaian tanpa pembinaan melahirkan kepatuhan semu, pembinaan tanpa evaluasi berisiko kehilangan arah, dan analisis tanpa tindak lanjut akan berhenti sebagai laporan.
Mengembalikan Mutu ke Pengalaman Pengguna
Pada akhirnya, publik tidak pernah bertanya berapa nilai akreditasi sebuah perpustakaan. Yang dirasakan warga adalah apakah perpustakaan itu berguna, ramah, relevan, dan hadir dalam kehidupan mereka. Apakah ia membantu anak belajar membaca, mahasiswa meneliti, atau masyarakat mengakses pengetahuan yang dibutuhkan.
“Jika perpustakaan berstatus baik tetapi tidak digunakan, maka ada yang keliru dalam cara kita memahami mutu,” tegas Taufiq. Mutu hidup ketika perpustakaan hadir dan digunakan, bukan sekadar memiliki angka akreditasi yang tinggi. Angka memang penting, tetapi tidak pernah cukup. Mutu adalah proses kelembagaan yang terus dibangun, dijaga, dan ditingkatkan.
Tanpa kesadaran ini, kita akan terus terjebak dalam ilusi—merasa telah bermutu, padahal yang tumbuh hanyalah administrasi. Dan dalam urusan layanan publik, ilusi semacam itu adalah kemewahan yang terlalu mahal untuk terus dipelihara.
