Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mendesak percepatan relokasi lahan hunian tetap (huntap) bagi warga yang terdampak bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, tanpa kepastian hunian, proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat akan berjalan lambat dan terhambat.
Andi Iwan Darmawan Aras menekankan pentingnya realisasi segera penyediaan lahan untuk huntap. “Kami berharap penyediaan lahan untuk hunian tetap dapat segera direalisasikan, baik dari tanah pemerintah, BUMN, maupun PTPN, kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Perumahan melalui pembangunan rumah-rumah tetap,” ujar Andi dalam keterangannya pada Jumat (2/1/2026).
Selengkapnya dapat dibaca melalui Mureks di laman mureks.co.id.
Selain pembangunan huntap, politisi Partai Gerindra ini juga menjelaskan bahwa rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang dapat ditangani melalui berbagai skema bantuan yang telah tersedia. Skema tersebut mencakup program Bedah Rumah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta bantuan rehabilitasi dari Kementerian Sosial yang nilainya bisa mencapai puluhan juta rupiah.
Mureks mencatat bahwa Andi Iwan Darmawan Aras turut menyoroti efisiensi dalam pembangunan rumah pascabencana. Ia mendorong pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia di lokasi terdampak, seperti kayu gelondongan yang terbawa arus banjir. Pemanfaatan ini bertujuan agar kayu-kayu tersebut tidak menjadi limbah dan justru dapat digunakan sebagai material bangunan. “Mungkin diperlukan diskresi terkait pemanfaatan kayu-kayu gelondongan tersebut agar dapat difungsikan untuk pembangunan rumah sehingga mampu menekan pembiayaan, baik dari APBN maupun CSR,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi juga menekankan peran krusial Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa musim penghujan baru memasuki tahap awal, sehingga potensi bencana susulan masih cukup tinggi. “Kami terus meminta BMKG untuk memberikan early warning kepada masyarakat dan pemerintah daerah agar risiko bencana susulan dapat diantisipasi dengan lebih baik,” imbuhnya.
