Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan peran aktif koperasi di seluruh Indonesia melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra dalam pemulihan ekonomi dan sosial pascabencana di wilayah Sumatra. Pernyataan ini disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Intervensi Transisi Pemulihan Pasca Bencana Sumatra yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (2/1).
Ferry merinci, sejumlah koperasi di tiga provinsi utama, yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), terdampak bencana. Mureks mencatat bahwa khusus di Sumut, bencana banjir dan tanah longsor tersebut menyebabkan kerugian bagi koperasi-koperasi senilai Rp 37,72 miliar.
Temukan artikel informatif lainnya melalui Mureks. mureks.co.id
Dampak dan Restrukturisasi Pembiayaan
“Kemudian ada 9 koperasi yang menjadi mitra LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) yang terdampak bencana dengan total kerugian Rp 20,66 miliar, terdiri dari 5 koperasi di Aceh dan 4 koperasi di Sumut,” ungkap Ferry dalam keterangannya, Jumat (2/1/2026).
Menanggapi kondisi tersebut, Kemenkop melalui LPDB telah memutuskan untuk menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban koperasi agar keberlanjutan kegiatan usaha mereka tetap terjaga.
“LPDB telah melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan melalui grace periode dan perpanjangan tenor hingga 60 bulan. Ke depan akan dilakukan monitoring guna menjaga keberlanjutan kegiatan usahanya,” tambah Ferry.
Bantuan Sosial dan Posko Pemulihan
Selain upaya restrukturisasi, Kemenkop juga telah menyalurkan bantuan sosial kemanusiaan melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra beberapa waktu lalu. Donasi yang terkumpul dari gerakan ini mencapai Rp 1,86 miliar.
Bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan dasar seperti pembalut wanita, hygiene kit, toilet portable, penyulingan air, mainan anak, paket makanan bayi, mushaf Al-Qur’an, hingga kain kafan. “Kami akan terus menambah anggaran (Bantuan) untuk kegiatan Gerakan Koperasi Peduli ini,” kata Ferry.
Sebagai tindak lanjut program pemulihan, Kemenkop dan Gerakan Koperasi akan membantu pendirian posko-posko sebagai pusat distribusi bantuan kepada para korban bencana. Posko ini akan didirikan di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam.
Lebih lanjut, posko tersebut juga akan berperan sebagai tempat untuk melakukan konsolidasi bagi berbagai pihak yang siap membantu mengaktifkan kembali kegiatan usaha dari koperasi-koperasi eksisting. “Posko ini akan membantu memulai kegiatan produksi ataupun usaha dari koperasi yang terdampak termasuk memberikan layanan suplai kebutuhan barang-barang bagi Hunian Tetap Sementara,” jelas Ferry.
Pentingnya Pendataan dan Penguatan Kelembagaan
Sebagai upaya memaksimalkan rekonsiliasi berjalan efektif, Ferry menekankan pentingnya pendataan pascabencana. Ia menyoroti pentingnya basis data presisi agar seluruh dukungan dan upaya pemulihan dapat lebih cepat dan tepat sasaran.
“Setelah masa darurat, kami memandang perlu untuk pendataan menjadi concern. Kalau tidak diselesaikan, akan bolak-balik mengulang kegiatan pendataan rekonsiliasi data,” imbuhnya.
Selanjutnya, sebagai bagian dari strategi pemulihan, Kemenkop akan memprioritaskan pembangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya bagi Kopdes/Kel Merah Putih yang terdampak. Selain itu, koperasi akan diberikan pendampingan pemulihan usaha dan penguatan kelembagaan agar kembali beroperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
“Kemudian kami bersama dengan Kementerian lainnya akan mengumpulkan semua koperasi-koperasi di Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh untuk bisa memulai kegiatan usahanya termasuk bagi masyarakat yang terdampak,” pungkas Ferry.
Sebagai informasi, Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) PMK Pratikno dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Turut hadir dalam rakor tersebut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri UMKM Maman Abdurahman, serta sejumlah menteri dan wakil menteri terkait lainnya.
