Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum dapat membuka secara rinci realisasi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) per departemen. Keputusan ini diambil karena terdapat sejumlah aspek sensitif yang perlu dijaga.
Pernyataan Purbaya disampaikan saat merespons pertanyaan mengenai realisasi anggaran K/L menjelang akhir tahun 2025, khususnya terkait isu pembengkakan anggaran Kementerian Pertahanan. Ia memastikan laporan detail akan disampaikan pada pekan depan, namun menegaskan tidak akan merincikan realisasi per departemen secara terlalu detail.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Alasan Sensitivitas dan Pengawasan Anggaran
“Itu nanti minggu depan, detailnya itu, minggu depan. (Soal anggaran Kemenhan?) Oh, kita nggak akan buka per departemen, detailnya,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (31/12/2025).
Purbaya menjelaskan, langkah ini bertujuan untuk melindungi sejumlah informasi yang dianggap sensitif. Namun, ia enggan merinci lebih lanjut konteks dari pernyataannya tersebut.
“Harusnya nggak seperti itu, karena ada beberapa tempat yang sensitif. Sensitif dalam pengertian, sensitif aja. Susah nanti ketahuan jadinya,” tambahnya, diiringi tawa.
Meski demikian, Purbaya menegaskan pihaknya akan mencermati kinerja keuangan seluruh K/L, khususnya terkait serapan anggaran belanja. Ia telah melakukan pemantauan ketat terhadap realisasi anggaran belanja sejumlah K/L, mengingat hingga pertengahan tahun masih ada yang realisasinya rendah, bahkan di bawah 50%.
Sebelumnya, Purbaya juga tidak segan untuk menarik anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan mengalihkannya untuk keperluan lain jika tidak ada perkembangan berarti dalam penyerapan. Akibatnya, sejumlah K/L pada akhir tahun ini melakukan pengembalian anggaran karena tidak dapat membelanjakannya.
“Kalau nggak salah masih ada yang mengembalikan anggaran ke kita. Ada beberapa yang nggak bisa belanja,” ungkap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Ia belum menjumlahkan total anggaran yang telah dikembalikan. Data terakhir menunjukkan sekitar Rp 3,5 triliun hingga Rp 4,5 triliun anggaran telah dikembalikan kepada Kementerian Keuangan. “Wah saya lupa yang tadi masih belum dijumlah semua. Sebelumnya kan Rp 3,5 triliun. Udah naik Rp 4,5 triliun. Cuma ada lagi yang balikin yang kita belum rekapitulasi, belum dijumlahin semua totalnya,” jelasnya.
Menurut Purbaya, setiap tahun tidak pernah ada kementerian yang mencapai 100% penyerapan anggaran. Penyerapan paling banyak hanya berkisar 90%.
