Pemerintah Indonesia berencana menghapus seluruh utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani di Aceh yang terdampak musibah banjir dan longsor. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan penuh kepada para petani yang mengalami musibah.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto usai melakukan peninjauan perbaikan Jembatan Bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Minggu (7/12/2025). Ia menegaskan bahwa kondisi bencana alam tersebut masuk dalam kategori force majeure.
“Utang-utang KUR ini kan karena keadaan alam. Kami akan hapus. Petani tidak usah khawatir,” ujar Prabowo dalam tayangan Breaking News Kompas TV. Pernyataan ini disambut baik oleh para petani yang terdampak, memberikan kelegaan di tengah kesulitan pascabencana.
Selain penghapusan utang, pemerintah juga telah menyiapkan pasokan pangan dari berbagai daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat Aceh tetap terpenuhi selama masa pemulihan produksi pertanian lokal.
Prabowo menambahkan bahwa cadangan pangan nasional saat ini masih mencukupi. Ketersediaan pangan ini akan menjadi jaring pengaman hingga sektor pertanian di Aceh kembali pulih pasca-bencana.
“Pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan-cadangan masih cukup banyak… Petani tidak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, kami akan bantu memperbaiki,” kata Prabowo, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memulihkan lahan pertanian yang terdampak.
Perbaikan Infrastruktur Pascabencana
Dalam kunjungannya, Prabowo juga memantau langsung kerusakan berbagai infrastruktur penting yang terdampak banjir dan longsor, termasuk jembatan dan bendungan.
Jembatan Bailey Teupin Mane, yang merupakan bagian dari ruas vital Bireuen–Takengon, menjadi salah satu prioritas perbaikan. Targetnya, jembatan ini dapat selesai dalam satu minggu ke depan agar mobilitas warga kembali normal.
“Ini salah satu jembatan bailey yang rusak. Mereka terus bekerja dan diharapkan dalam satu minggu sudah bisa dibuka,” jelasnya.
Selama berada di lokasi, Prabowo berdialog dengan personel TNI, Polri, tim teknik Kementerian PUPR, serta para relawan yang terlibat dalam percepatan pemulihan infrastruktur. Ia mengapresiasi kolaborasi lintas instansi yang terjalin baik.
“Kerja semua instansi baik. Bahu membahu sama rakyat sama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja,” imbuhnya.
Penunjukan Satgas Percepatan Perbaikan
Untuk mempercepat penanganan dan pemulihan di Aceh, Prabowo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai komandan Satuan Tugas (Satgas) percepatan perbaikan infrastruktur.
Penunjukan ini didasarkan pada kesiapan pasukan zeni dan konstruksi milik TNI AD yang dinilai mampu mendukung percepatan pekerjaan perbaikan di lapangan.
“Saya tunjuk nanti Kasad sebagai Satgas percepatan perbaikan jembatan untuk membantu PU dan pemerintah daerah karena punya banyak pasukan Zeni, pasukan konstruksi, pasukan pembangunan, pasukan teritorial,” pungkas Prabowo.
Pemerintah memastikan seluruh proses pemulihan di Aceh akan berlangsung cepat, terkoordinasi, dan mengedepankan standar keselamatan. Tujuannya agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal secepat mungkin.
