Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas menyatakan keengganannya untuk meninjau daftar perusahaan yang izinnya akan dicabut. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Cilebar, Karawang, pada Rabu (7/1/2026).
Prabowo menjelaskan bahwa keputusannya untuk tidak melihat daftar tersebut didasari kekhawatiran akan adanya konflik kepentingan. Ia khawatir akan terpengaruh jika menemukan nama kolega atau bahkan kader Partai Gerindra dalam daftar perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran.
Baca liputan informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
“Kemarin saya di kasih daftar ‘Pak ini daftar sekian puluh perusahaan yang melanggar, yang mau dicabut izinnya,’ ‘Silakan Bapak pelajari’,” kata Prabowo, menirukan percakapan dengan pihak yang menyerahkan daftar tersebut.
Namun, ia menolak untuk mempelajarinya. “Saya bilang, ‘Saya nggak mau, saya nggak mau lihat itu’. Karena saya takut ada teman saya di situ, iya kan? Enggak enak, bisa terpengaruh saya. Begitu lihat daftar ‘Oh aduh teman saya’, begitu lihat ‘Eh ini Gerindra lagi’. Jadi lebih baik saya enggak lihat, saya enggak mau tahu, jadi kalau yang dicabut ya salahkan saja Jaksa Agung, ya kan,” ujar Prabowo, yang disambut tawa hadirin.
Menurut Mureks, sikap ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk menjaga independensi dalam penegakan hukum dan menghindari potensi intervensi pribadi. Ia menegaskan bahwa penindakan terhadap perusahaan yang melanggar harus dilakukan secara objektif oleh aparat penegak hukum.
Prabowo juga menceritakan pengalamannya selama satu tahun menjabat sebagai Presiden, di mana ia kerap kali menghadapi upaya suap. “Aku satu tahun saja ya jadi Presiden, geleng geleng kepala juga saya, berapa kali saya mau disogok. Bolak balik dateng, minta ini minta itu, saya… Tegakkan peraturan, tegakkan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara, saya tidak ikut-ikut yang lain-lain,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menginstruksikan agar setiap perusahaan yang terbukti melanggar ditindak sesuai hukum yang berlaku. “Kemaren ada menteri, ‘Pak pak tolong bapak pelajari ini pak, ini ada nama-namanya’. ‘Jangan jangan, saya takut ada teman saya di situ atau ada anggota Gerindra’. Kalau sekarang saya bilang ‘Saya nggak tau, saya serahkan ke aparat penegak hukum’. Mereka tanya ‘Pak ada apa petunjuk?’ ‘Yang melanggar tindak, sederhana’,” pungkas Prabowo.
