Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mempercepat proses verifikasi lanjutan terhadap kondisi pascabencana di 52 kabupaten/kota di wilayah Sumatera. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang ditargetkan rampung segera.
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah menunjuk langsung Tito Karnavian sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) untuk pemulihan pascabencana tersebut. Percepatan ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) virtual yang dipimpin Mendagri dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Jumat, 9 Januari 2026.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
Dalam rakor tersebut, Tito Karnavian menekankan pentingnya evaluasi kondisi terkini daerah terdampak. “Rapat ini adalah untuk kita melakukan pengecekan tentang daerah-daerah yang mana yang sudah mendekati normal, daerah mana yang belum normal, sehingga perlu memberikan, kita berikan atensi, artinya yang belum normal ini ya kita akan garap,” ujar Tito, seperti dikutip dari keterangan tertulis.
Sebanyak 52 kepala daerah atau pejabat terkait dari wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar melaporkan kondisi terkini di daerah masing-masing. Laporan tersebut mencakup aktivasi penyelenggaraan pemerintahan, data kerusakan infrastruktur pendidikan, aksesibilitas, hingga kondisi ekonomi masyarakat.
Pemerintah, dengan melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) serta pihak terkait lainnya, terus bekerja keras untuk pemulihan pascabencana. Tito menambahkan, data yang diperoleh dari rapat ini akan menjadi dasar intervensi melalui langkah-langkah teknis yang terukur.
Terdapat tiga klasifikasi kondisi daerah yang menjadi patokan, yaitu normal, mendekati normal, dan belum normal. “Saya berusaha untuk melihat, mencoba untuk membuat semacam patokan, benchmark tentang normality, normalitas. Normalitas ini ada diukur dari pemerintahan serta situasi masyarakat,” jelas Tito.
Menurut catatan Mureks, terdapat lima variabel utama yang digunakan dalam mengukur normalitas suatu daerah pascabencana. Variabel tersebut meliputi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik yang berlangsung normal, akses jalan yang dapat dilalui masyarakat, geliat perekonomian masyarakat, serta rumah ibadah yang dapat difungsikan dengan baik.
Data yang terkumpul tidak hanya menjadi acuan strategi pemulihan, tetapi juga akan disampaikan kepada jajaran K/L terkait dalam rapat lanjutan. Rapat penting tersebut rencananya akan digelar di Banda Aceh dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta jajaran Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI.
“Kita betul-betul bekerja berbasis data. Ini nanti akan menentukan di mana nanti Satgas ini kekuatannya akan dibawa ke mana,” kata Tito. Ia menambahkan, “Mana (daerah) yang hanya tinggal dipoles, dibantu, nggak terlalu berat, mana yang kira-kira semua kekuatan akan kita tumpahkan ke situ, kira-kira gitu.”
Rakor virtual tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran pejabat BPS dan Kemendagri. Hadir pula secara virtual Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Satgas, serta jajaran kepala daerah dan pejabat terkait di wilayah terdampak.
