Gelombang demonstrasi yang dipicu krisis ekonomi di Iran terus berlanjut hingga memasuki hari ke-12 pada Kamis (8/1/2026), diwarnai pemadaman internet nasional dan tudingan pemerintah Iran terhadap Amerika Serikat serta Israel sebagai dalang kerusuhan. Aksi protes yang mulanya berpusat pada isu ekonomi kini telah meluas menjadi tuntutan politik, memicu respons keras dari otoritas Iran dan perhatian internasional.
Kepala Lembaga Peradilan Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, pada Senin (5/1/2026) menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi “perusuh”, meskipun mengakui hak publik untuk menyampaikan protes. “Saya menginstruksikan Jaksa Agung dan Jaksa Penuntut di seluruh negeri untuk bertindak sesuai hukum dan dengan ketegasan terhadap para perusuh dan pihak-pihak yang mendukung mereka, tanpa menunjukkan keringanan atau toleransi,” ujar Ejei, seperti dikutip kantor berita peradilan Mizan.
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
Meski demikian, Ejei juga menekankan bahwa pemerintah Iran tetap mendengarkan suara para demonstran dan kritik mereka, serta membedakan antara para pemrotes dengan para perusuh.
Respons Internasional dan Tuduhan Interferensi Asing
Pernyataan Ejei muncul tak lama setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan Iran. Trump menyatakan bahwa Iran terus dipantau dan akan “mendapat pukulan sangat keras dari AS” jika aparat membunuh lebih banyak demonstran. Peringatan ini disampaikan Trump di atas pesawat Air Force One setelah AS melancarkan serangan ke Venezuela akhir pekan lalu.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, melalui juru bicaranya Stephane Dujarric, turut angkat bicara. Guterres mendesak Iran menghormati hak warga untuk melakukan aksi protes secara damai, sembari menekankan pentingnya mencegah jatuhnya korban tambahan. “Setiap individu harus diizinkan untuk berunjuk rasa secara damai dan menyampaikan keluhan mereka,” ujar Guterres.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuduh Amerika Serikat dan Israel ikut campur dalam kerusuhan. Ia mengklaim kedua negara tersebut berupaya mengubah aksi protes damai menjadi kerusuhan. Araghchi menambahkan, pemerintah tengah berinteraksi dengan berbagai kelompok sosial untuk mengatasi persoalan yang memicu protes.
Kronologi dan Dampak Demonstrasi
Aksi protes di Iran pertama kali pecah pada 28 Desember 2025, ketika para pedagang di ibu kota Teheran menggelar mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap tingginya harga dan stagnasi ekonomi. Seiring waktu, demonstrasi menyebar ke berbagai kota lain dan berkembang menjadi tuntutan politik.
Menurut penghitungan AFP, demo telah terjadi di 23 dari 31 provinsi di Iran dan memengaruhi setidaknya 45 kota. Mayoritas aksi berlangsung di kota-kota kecil dan menengah, terutama di wilayah barat Iran. Catatan Mureks menunjukkan, penyebaran ini mengindikasikan meluasnya ketidakpuasan publik di berbagai lapisan masyarakat.
Pada Kamis (8/1/2026), internet di seluruh Iran dilaporkan padam. Kelompok pemantau internet global, NetBlocks, mengonfirmasi peristiwa tersebut. Dalam ringkasan Mureks, pemadaman internet ini memperparah situasi di tengah gejolak sosial yang sedang berlangsung. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai penyebab pemadaman internet di Iran.
Selain pemadaman internet, demonstrasi kembali terjadi di Teheran dan sejumlah kota besar lain seperti Mashhad dan Isfahan pada Kamis kemarin. Para demonstran di kota-kota tersebut meneriakkan yel-yel penolakan terhadap kekuasaan rezim ulama yang memimpin Republik Islam Iran.
Di tengah kerusuhan, seorang polisi Iran bernama Shahin Dehghan dilaporkan tewas akibat penusukan di Malard, sebelah barat Teheran. Kantor berita Fars melaporkan bahwa Dehghan “tewas beberapa jam yang lalu setelah ditusuk saat berupaya mengendalikan kerusuhan.” Upaya untuk mengidentifikasi pelaku sedang berlangsung.
Mantan putra mahkota Iran, Reza Pahlavi, yang saat ini tinggal di pengasingan di Amerika Serikat, menyerukan agar protes diperluas. Kekuasaan Shah Pahlavi sendiri tumbang lewat Revolusi Iran pada 1979. Berbagai unggahan di media sosial, yang kebenarannya belum terkonfirmasi, menunjukkan para demonstran mulai meneriakkan slogan pro-Pahlavi. Namun, laporan mengenai demonstrasi di kota-kota besar tersebut dibantah kantor berita Iran, yang mengeklaim kondisi di Iran sudah kembali tenang.
