PDI-Perjuangan (PDIP) secara tegas menyatakan posisinya sebagai partai penyeimbang dalam menyikapi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sikap ini berarti PDIP akan bersikap kritis terhadap program pemerintah, namun tetap memberikan dukungan penuh apabila kebijakan tersebut dinilai membawa manfaat positif bagi masyarakat.
Penegasan ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang berlangsung di Ancol, Jakarta, pada Sabtu (10/1/2026). “Nah, ini saya kira penempatan diri sebagai partai penyeimbang untuk melihat bagaimana kebijakan-kebijakan kritis terhadap kebijakan pemerintahan, tetapi juga kita memberikan dukungan,” ujar Andreas.
Mureks juga menyajikan berbagai artikel informatif terkait. mureks.co.id
Kritik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis dan Reformasi Polri
Andreas mencontohkan, salah satu program yang menjadi sorotan PDIP adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan Prabowo-Gibran. PDIP menilai program ini memerlukan evaluasi mendalam, khususnya terkait skala prioritas dan mekanisme pelaksanaannya yang dianggap masih perlu dibenahi.
“Hal yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis ini. PDI Perjuangan jelas mengambil sikap perlu adanya perbaikan terhadap skala prioritas dan sistem pelaksanaan program MBG wajib untuk dibenahi,” imbuhnya. Selain MBG, PDIP juga aktif menyuarakan kritik terkait reformasi Polri dalam pembahasan di Komisi III DPR RI.
“Jadi, di semua bidang dari Komisi I sampai Komisi XIII kita memberikan pandangan-pandangan kritis terhadap pelaksanaan daripada program-program pemerintahan,” tegas Andreas.
Sikap PDIP Terhadap Penanganan Bencana di Sumatra
Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti respons pemerintah terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatra. Menurut Djarot, partainya sempat mengkritisi keputusan pemerintah yang tidak menetapkan status bencana nasional untuk wilayah terdampak.
Meskipun rekomendasi tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah, Djarot menyatakan PDIP tidak terlalu mempermasalahkannya. Fokus utama partai adalah memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak bencana. Dalam ringkasan Mureks, PDIP bahkan mengerahkan satu kapal khusus untuk memfasilitasi layanan kesehatan bagi warga di lokasi bencana.
“Jadi itu kita usul sudah lama sekali bahwa ini sudah waktunya, sudah saatnya langkah-langkah cepat. Kalau pemerintah menyatakan bahwa ini bencana nasional, tapi tidak ditanggapi ya tidak bisa tunggu. Kita tidak usah berdebat,” pungkas Djarot, menunjukkan komitmen PDIP pada aksi nyata di lapangan.
