Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyoroti urgensi mitigasi krisis iklim dalam kunjungan perdananya di tahun 2026 ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada Sabtu, 10 Januari 2026. Dalam kesempatan tersebut, Eddy menegaskan bahwa perubahan iklim telah mencapai tahap krisis yang memerlukan tindakan pencegahan serius.
Doktor Ilmu Politik UI ini secara lugas menyatakan, “Saya tidak mau lagi menggunakan istilah perubahan iklim karena yang terjadi saat ini sudah pada tahap krisis iklim. Harus ada upaya untuk mencegah jangan sampai krisis ini semakin parah dan menjadi bencana iklim.” Ia menambahkan bahwa sepanjang tahun 2025, dampak krisis iklim terlihat jelas memukul kelompok ekonomi lemah dan miskin.
Pembaca dapat menelusuri artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Eddy merinci dampak yang terjadi, “Mulai dari banjir rob, hujan ekstrem yang terjadi terus menerus hingga bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumut dan Sumbar berdampak paling besar pada rakyat miskin.” Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk menetapkan tahun 2026 sebagai tahun mitigasi krisis iklim. Tanpa agenda mitigasi yang terarah, dampak krisis dikhawatirkan akan semakin memburuk.
Selain itu, Waketum Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menekankan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim. Menurutnya, RUU ini merupakan instrumen krusial untuk mengintegrasikan agenda mitigasi krisis iklim secara nasional.
RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai Payung Hukum
Eddy menjelaskan bahwa kebijakan iklim Indonesia saat ini masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang belum terkoordinasi sepenuhnya. “Keberadaaan RUU tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang menyatukan perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, serta mekanisme evaluasi kebijakan perubahan iklim lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan,” ujarnya.
Ia melanjutkan, “Keberadaan undang-undang khusus perubahan iklim akan memberikan kepastian arah kebijakan jangka panjang mitigasi iklim serta memperkuat akuntabilitas negara dalam memenuhi komitmen penurunan emisi.” Catatan Mureks menunjukkan, koordinasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi tantangan iklim global.
Sinergi Pemerintah dan Kampus
Eddy Soeparno juga mendorong sinergi antara pemerintah dan institusi pendidikan tinggi dalam merumuskan kebijakan mitigasi iklim. Keterlibatan kampus dianggap vital untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis ilmiah.
- “Sejak awal saya terus mendorong agar kampus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan menghadapi dampak krisis iklim ini.”
- “Hasil riset dan data-data ilmiah dari universitas sangat diperlukan untuk menyusun kebijakan yang tepat dan berdampak,” pungkas Eddy.
Kegiatan MPR Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ini merupakan yang perdana di tahun 2026 dan menjadi kampus ke-40 dalam program yang diinisiasi Eddy sejak menjabat Pimpinan MPR pada November 2024. Sehari sebelumnya, Eddy juga menyalurkan bantuan bagi korban bencana banjir di Agam, Sumatera Barat, sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya.
