Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat lonjakan signifikan dalam penyerapan anggaran menjelang akhir tahun 2025. Hingga Kamis, 18 Desember 2025, Kemenkeu telah menerima 611 ribu Surat Perintah Membayar (SPM).
Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 64% dibandingkan bulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, penerimaan SPM juga mengalami kenaikan sebesar 5%.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menyoroti peningkatan drastis ini dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Desember 2025 di Jakarta. “Ini peningkatannya luar biasa, SPMnya sampai Tengah 18 Desember 2025 Ini sudah masuk 611 ribu. Jadi naik 64% dibandingkan dengan bulan lalu,” ujar Astera.
Astera menjelaskan bahwa lonjakan penyerapan anggaran yang terjadi secara musiman pada akhir tahun ini telah diantisipasi oleh Kemenkeu. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di berbagai daerah telah disiapkan secara optimal.
Persiapan tersebut meliputi penyediaan pegawai, sarana-prasarana, serta infrastruktur telekomunikasi guna memastikan pencairan anggaran berjalan lancar. Bahkan, KPPN di wilayah terdampak bencana telah dilengkapi dengan layanan internet Starlink.
“KPPN yang terdampak Bencana, semuanya Kita siapkan dari Infrastruktur telekomunikasinya. Kita siapkan Starlink, dan juga Untuk stafnya juga kami siapkan, termasuk penyediaan gensetnya, Harapannya tidak ada masalah dan siap untuk menghadapi(pencairan anggaran belanja) akhir tahun,” tambah Astera.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa realisasi belanja negara hingga 30 November 2025 telah mencapai Rp2.911,8 triliun, atau 82,5% dari target outlook. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah masih harus membelanjakan anggaran senilai Rp615,7 triliun dalam satu bulan terakhir.
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.116,2 triliun, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.110,7 triliun dan belanja non-K/L Rp1.005,5 triliun. Adapun transfer ke daerah telah mencapai Rp795,6 triliun, atau 92,1% dari target outlook.
“Realisasi ini mencerminkan bahwa belanja pemerintah terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas,” tegas Purbaya.
