JAKARTA – Tren penumpukan belanja negara yang masif di penghujung tahun anggaran 2025 kembali menjadi sorotan. Fenomena ini dinilai dapat menurunkan efektivitas fiskal karena keputusan belanja cenderung didasarkan pada logika administratif, bukan pertimbangan ekonomi yang optimal.
Pemerintah didesak untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja di akhir tahun anggaran guna memastikan kualitas dan dampak positifnya bagi perekonomian.
Realisasi Belanja dan Target Akhir Tahun
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 30 November 2025, realisasi belanja negara telah mencapai Rp2.911,8 triliun. Angka ini setara dengan 82,5% dari total outlook yang ditetapkan.
Dengan sisa waktu satu bulan, pemerintah masih harus membelanjakan anggaran senilai Rp615,7 triliun untuk mencapai target penyerapan anggaran yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan adanya lonjakan pengeluaran yang signifikan di bulan terakhir.
Rincian belanja tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.116,2 triliun. Angka ini terbagi menjadi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.110,7 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp1.005,5 triliun.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan penyerapan yang tinggi, mencapai Rp795,6 triliun atau 92,1% dari outlook. Meskipun penyerapan TKD lebih tinggi, kekhawatiran tetap ada pada kualitas belanja yang terburu-buru di akhir tahun.
