JAKARTA, Mureks – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya percepatan fase pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh. Penekanan ini disampaikan mengingat semakin dekatnya bulan suci Ramadan 2026, dengan prioritas utama pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menyoroti bahwa upaya pemulihan tidak hanya sebatas penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga memastikan ketersediaan kebutuhan pokok warga.
Temukan artikel informatif lainnya melalui Mureks. mureks.co.id
Kebutuhan Dasar dan Distribusi Pangan Jadi Fokus Utama
“Pemulihan pascabencana bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara cepat. Titik distribusi bahan makanan yang masih terhambat harus benar-benar dicek agar tidak mengganggu stok pangan masyarakat Aceh,” ujar Safrizal, dilansir dari Antara, Rabu (7/1/2026).
Pemerintah, menurut Safrizal, juga memastikan kelancaran distribusi pangan, ketersediaan air bersih untuk minum dan bersuci, serta dukungan sandang. Selain itu, percepatan pemindahan pengungsi dari tenda darurat ke hunian sementara juga menjadi perhatian serius.
“Seluruh pekerjaan harus dilakukan secara paralel, mulai dari jalan dan jembatan, normalisasi sungai, tanggul, listrik, hingga komunikasi. Integrasi dan kolaborasi lintas K/L di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Nasional menjadi kunci agar pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran,” tegasnya.
Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat
Dalam rangka mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dan kepemimpinan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Nasional Pemulihan Pascabencana, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menggelar rapat koordinasi. Pertemuan ini melibatkan berbagai kementerian/lembaga bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI, bertujuan mempercepat proses pemulihan di Aceh.
Mureks mencatat bahwa dalam rapat tersebut, seluruh kementerian dan lembaga sepakat untuk memperkuat sinergi dan meniadakan ego sektoral. Kesepakatan ini diharapkan dapat memastikan proses pemulihan berjalan cepat, terintegrasi, dan masyarakat terdampak dapat merasakan kehadiran pemerintah secara nyata.
Capaian dan Prioritas Penanganan
Sejumlah capaian signifikan telah dilaporkan oleh berbagai kementerian:
- Kemendikdasmen: Telah membersihkan 2.756 sekolah terdampak dan memulai kembali pembelajaran di 2.468 sekolah. Selain itu, 18 tenda belajar telah didirikan, dengan 80 tenda tambahan akan didistribusikan. Sebanyak 15.500 paket school kit dan tunjangan khusus guru terdampak senilai Rp 15,7 miliar juga telah disalurkan langsung ke rekening penerima.
- Kemenkes: Menurunkan sekitar 3.300 tenaga kesehatan dan mengaktifkan seluruh fasilitas layanan kesehatan. Meskipun demikian, tiga puskesmas masih memerlukan relokasi.
Rapat tersebut juga menekankan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di wilayah terdampak guna memastikan pemulihan berjalan terarah dan tepat sasaran.
Ketua Posko Pemulihan Bencana DPR RI, TA Khalid, bersama Safrizal selaku Koordinator Lintas Sektor, menyepakati sejumlah poin prioritas penanganan pada tahap pemulihan. Fokus utama diarahkan pada:
- Percepatan pembangunan dan perbaikan jembatan.
- Pemulihan akses jalan penghubung desa dan antarwilayah.
- Pengaktifan kembali fasilitas kesehatan dan pendidikan.
- Percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
- Normalisasi sungai, rehabilitasi tanggul dan bendungan.
- Pemulihan akses jalan nasional.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa penanganan cepat telah dilakukan di seluruh kabupaten/kota terdampak. Pekerjaan akan terus dikerjakan secara simultan berbasis skala prioritas, termasuk pemantauan teknis jembatan Bailey agar dapat berfungsi optimal.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kemendikdasmen, Kementerian Perhubungan, Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Keuangan, Kementerian PPPA, BP BUMN, Satgas Darurat Jembatan, unsur TNI, BUMN, serta pemerintah daerah. Pertemuan ini menjadi forum penting untuk memperoleh pembaruan progres pemulihan dari masing-masing penanggung jawab lintas sektor.
Referensi penulisan: news.detik.com
