Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Istana, Prasetyo Hadi, menanggapi hasil survei terbaru dari LSI Denny JA. Survei tersebut menunjukkan mayoritas responden menolak sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Ya kita kan menghormati semua pendapat itu. Pasti kan semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung. Sementara belum, kan gitu,” kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Simak artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak ada polemik berarti terkait penolakan wacana sistem Pilkada tidak langsung tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai sistem Pilkada kepada proses yang sedang berjalan. “Nggak ada masalah juga, kita lihat nanti,” ucapnya.
Mayoritas Responden Tolak Pilkada via DPRD
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei yang menyoroti usulan Pilkada melalui DPRD. Menurut Mureks, survei ini secara spesifik mencatat bahwa mayoritas responden tidak setuju dengan konsep Pilkada yang dipilih oleh DPRD, dengan penolakan paling keras datang dari generasi Z.
Responden diajukan pertanyaan: ‘Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD?’. Hasilnya menunjukkan:
- Kurang setuju/tidak setuju sama sekali: 66,1%
- Sangat setuju/cukup setuju: 28,6%
- Tidak tahu/tidak jawab: 5,3%
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” jelas Ardian Sopa saat merilis hasil survei tersebut di Jakarta, Rabu (7/1).
