Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presidensi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Penetapan ini dilakukan pada Kamis (8/1/2026) pukul 10.00 pagi waktu setempat di Jenewa, Swiss.
Jabatan prestisius ini akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, selama satu tahun penuh. Sebelumnya, Sidharto dikenal sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN di Jakarta dan pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk India dan Bhutan.
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Direktur HAM dan Urusan Migrasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indah Nuria Savitri menjelaskan bahwa posisi ini bukan sekadar simbol diplomatik. “Kali ini kita akan menjadi presidensi selama satu tahun penuh di mana jabatan tersebut akan dipegang oleh watap kita atau Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Beliau yang sebelumnya menjadi Dirjen Kerja Sama ASEAN di Jakarta dan menjadi Dubes Indonesia untuk India dan Bhutan,” ujar Indah saat konferensi pers di gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Peran Strategis dalam Isu HAM Global
Sebagai Presidensi, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses yang berlangsung di Dewan HAM PBB. Peran ini sangat strategis dalam menentukan arah pembahasan isu-isu HAM di tingkat global. “Dalam kapasitas kita sebagai presiden, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses yang ada di Dewan HAM, tentu saja bersama anggota biro lainnya,” tambah Indah.
Indonesia menyatakan kehormatan besar atas mandat ini dan berkomitmen untuk menjalankan kepemimpinan yang inklusif bagi seluruh negara anggota PBB. Menurut Mureks, penetapan ini menunjukkan kepercayaan komunitas internasional terhadap peran diplomasi Indonesia.
“Ini adalah satu mandat yang sangat prestisius dan tentu saja datang dengan tanggung jawab yang besar juga mengingat situasi dan geopolitik kita cukup berwarna saat ini dan Dewan HAM juga mengalami banyak dinamika. Namun secara khusus dengan tema Presidency for All, kita mencoba untuk menjalankan mandat sebagai Presiden ini dengan pendekatan yang inklusif,” tegas Indah.
Indah juga menekankan bahwa posisi ini merupakan buah dari upaya diplomasi panjang yang digawangi Kemlu. “Ini merupakan hasil kerja sama dan hasil upaya perjuangan diplomasi dari semua pihak yang digawangi atau dipimpin oleh Kemlu, teman-teman. Tentu saja presidensi ini bukan, apa namanya, bukan sesuatu yang given, tapi memang perlu diperjuangkan,” pungkasnya.
