Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, dengan tegas membantah tudingan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki lahan kelapa sawit di Indonesia. Hashim memastikan Prabowo tidak memiliki satu hektare pun lahan sawit, khususnya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia,” ujar Hashim dalam acara ‘Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten Tahun 2025’ di Gedung Gereja Mulia Raja, Jakarta, pada Selasa (23/12/2025).
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Hashim menuding bahwa aktor di balik penyebaran fitnah kepemilikan lahan sawit oleh Prabowo adalah para koruptor yang merusak lingkungan. Ia menyebut ada pihak yang memiliki 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal, tersebar di kawasan hutan lindung hingga taman nasional.
Ia menduga lebih dari 200 perusahaan terlibat dalam konsesi ilegal tersebut. “Antara lain, ada 200 lebih perusahaan yang pemiliknya adalah orang-orang yang jahat dan kami menduga mereka-mereka ini yang menyebar fitnah ini,” kata Hashim.
Menurut Hashim, hoaks ini disebarkan karena pemerintah saat ini berani dan tegas dalam menegakkan hukum terkait kelestarian lingkungan dan alam Indonesia. Penegakan hukum ini, lanjutnya, sangat merugikan pihak-pihak yang selama ini melakukan praktik ilegal.
“Mereka sangat dirugikan oleh pemerintah sekarang ini, kalau pemerintah sekarang ini menegakkan hukum,” jelasnya.
Selain itu, Hashim juga menilai bahwa hoaks tersebut diproduksi oleh influencer bayaran dengan tujuan menjatuhkan Presiden Prabowo. Tuduhan kepemilikan lahan kelapa sawit ini dikaitkan dengan daerah-daerah terdampak bencana alam.
“Kita sudah lihat dan indikasi mereka yang membayar. Mereka yang membayar influencer-influencer atau bot-bot yang ada di sosial media sehingga sekarang ada fitnah bahwa Prabowo yang punya lahan sawit,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hashim juga menyampaikan bahwa pemerintah akan menyerap aspirasi masyarakat terkait perlindungan kawasan hutan. Salah satu aspirasi yang disoroti adalah penutupan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara.
“Saya yakin pemerintah nanti akan betul-betul perhatikan yang tadi aspirasi masyarakat Sumatera Utara akan hal pabrik Toba Pulp Lestari yang saya dengar sudah ditutup. Sudah ditutup sementara, mudah-mudahan semoga akan ditutup selama-lamanya. Jadi ini tentu saya akan sampaikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara kepada Presiden,” ujar Hashim.
