Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengantisipasi adanya kenaikan kebutuhan anggaran untuk revitalisasi infrastruktur pascabencana di wilayah Aceh dan Sumatera. Proyeksi awal sebesar Rp 51 triliun yang ditetapkan Kemenko Infrastruktur diperkirakan akan bertambah seiring pendataan kerusakan yang belum menyeluruh.
“Pasti berubah (kebutuhan anggaran) karena tadi itu, begitu kami masuk (ke daerah belum terdata), pasti kami akan lebih (hitungannya), tahu lagi berapa sekolah rusak, berapa kantor camat, kantor desa, pesantren, masjid, gereja yang harus kami perbaiki,” ungkap Dody di kantor Kementerian PU, Jakarta, pada Jumat (19/12/2025).
Dody menjelaskan, angka Rp 51 triliun yang sebelumnya diproyeksikan oleh Kemenko Infrastruktur kemungkinan besar akan membengkak. Hal ini disebabkan masih banyak daerah terdampak yang belum sepenuhnya terdata terkait kerusakan infrastrukturnya.
Sejauh ini, pemerintah melalui Kementerian PU telah melakukan revitalisasi pada berbagai infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, sungai, irigasi, hingga bendungan di tiga provinsi yang paling terdampak bencana. Aceh menjadi wilayah yang paling parah dilanda banjir bandang.
“Per detik ini saya mengatakan yaitu angkanya (Rp 51 triliun) dan kalaupun kami diminta pertanggungjawaban atas angka tersebut, insyaallah ada,” terang Dody, menegaskan komitmen pemerintah terhadap anggaran yang telah dialokasikan.
Data Kerusakan Infrastruktur di Sumatera
- Aceh: Tercatat 419 titik terdampak banjir dan 58 titik terdampak longsor. Kerusakan meliputi tanggul jebol, jalan putus, jembatan putus, dan jalan tergenang.
- Sumatera Utara: Terdapat 180 titik terdampak banjir dan 126 titik terdampak longsor.
- Sumatera Barat: Kementerian PU mencatat 427 titik terdampak banjir dan 203 titik terdampak longsor.
Untuk mempercepat proses pemulihan, Kementerian PU telah mengerahkan 402 relawan dari unsur kementerian. Rincian penempatan relawan adalah 234 personel di Aceh, 101 personel di Sumatera Utara, dan 67 personel di Sumatera Barat.
Dody mengakui bahwa jumlah personel masih dirasa kurang mengingat skala kerusakan yang masif. “PU itu, kan, rata-rata insinyur. Sebenarnya kami sudah punya sekitar 300 personel PU ada di tiga provinsi. Cuma karena kerusakan masif sampai dengan kecamatan-kecamatan, sehingga kami merasakan kurang personel,” pungkasnya.
