Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan sinyal positif terkait stabilitas harga dan pasokan bahan pokok di Pulau Sumatera. Meskipun beberapa provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tengah dilanda banjir dan longsor, kondisi secara umum dilaporkan masih terkendali.
Menteri Perdagangan Budi Santoso membedakan penanganan antara wilayah yang terdampak langsung oleh bencana dengan daerah yang tidak terpengaruh. Ia menegaskan bahwa untuk area bencana, pemerintah telah menyiapkan penanganan khusus berupa berbagai bentuk bantuan.
“Kalau di daerah bencana, di daerah bencana itu kan memang yang kena bencana kan memang ya khusus, kan ditangani dengan bantuan segala macam, tetapi di sekitar yang tidak terjadi bencana itu tadi disampaikan juga dari Sumatera, Sumatera Utara juga pasokan ada,” ujar Budi saat ditemui di gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).
Ia menambahkan bahwa pasokan bahan pokok di wilayah yang tidak terdampak bencana, termasuk sebagian besar Sumatera Utara, dilaporkan tetap tersedia dan stabil tanpa hambatan berarti.
Tantangan Distribusi dan Pemulihan Fasilitas
Meski demikian, Budi mengakui adanya tantangan dalam distribusi bantuan ke wilayah terdampak. Kerusakan infrastruktur akibat banjir menjadi kendala utama. Namun, ia kembali menekankan bahwa pasokan di luar area bencana tetap aman.
“Nah pasokan ada, terkendali. Cuman kalau yang mau masuk yang bantuan ini kan infrastrukturnya lagi bermasalah, tapi yang di luar itu tidak ada masalah, tidak masalah artinya pasokan juga ada semua. Nah nanti tadi juga disampaikan kembali lagi supaya jangan terdampak distribusinya,” jelasnya.
Terkait kerusakan pasar rakyat, Kemendag menerima laporan adanya sekitar 41 pasar terdampak di Sumatera Utara. Namun, prioritas saat ini adalah penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau yang bencana, fokusnya bantuan dulu sampai terjangkau ke lokasi. Yang penting sekarang yang di luar bencana justru harus diantisipasi jangan sampai nanti Nataru harga naik,” katanya.
Mengenai anggaran revitalisasi pasar yang rusak, Budi menyatakan Kemendag belum mengalokasikan dana khusus. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan dilakukan untuk menangani kebutuhan pemulihan.
“Kalau dari Kemendag belum, tapi nanti coba kita koordinasikan lagi dari mana seharusnya,” paparnya.
Fokus Penanganan Pasca-Bencana
Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Hal ini dilakukan dengan memastikan pasokan yang relatif stabil di luar area banjir dan percepatan penanganan di wilayah terdampak.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan lembaganya akan mendata kerusakan infrastruktur di tiga provinsi Sumatera yang dilanda banjir bandang dan longsor. Pendataan akan dilakukan oleh kepala daerah setempat, dengan dukungan pemerintah pusat jika daerah tidak mampu.
“Semua bupati dan wali kota juga akan melakukan pendataan mana yang bisa ditangani oleh mereka, mana yang perlu di-backup oleh provinsi, mana yang perlu di-backup langsung oleh pemerintah pusat,” kata Tito.
Perbaikan infrastruktur darurat akan dilakukan setelah tahap evakuasi korban selesai. Fokus utama saat ini adalah menyelamatkan dan membantu korban yang terdampak bencana.
“Stepyang pertama adalah bagaimana untuk mengevakuasi korban, sedang berjalan ada yang masih tertimbun, kemudian juga membantu korban yang terdampak baik yang rumahnya tergenang, ada di pengungsian, dan lain-lain,” lanjutnya.
Setelah fase darurat, pemerintah akan melanjutkan dengan perbaikan infrastruktur fasilitas umum dan hunian warga yang rusak, termasuk pembangunan hunian sementara jika diperlukan.
“Hunian rumah masyarakat ada yang bisa diperbaiki, ada yang memang tidak bisa diperbaiki harus dipindahkan ke hunian sementara. Setelah itu baru hunian tetap,” tutur Tito.
