Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan potensi langkah tegas terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) jika perbaikan kinerja tidak segera membuahkan hasil. Ancaman ini mencakup penonaktifan seluruh pegawai jika target pembenahan yang diberikan tidak tercapai dalam jangka waktu satu tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah rapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Senin (8/12/2025). Menteri Purbaya Yudhi Sadewa, yang hadir dalam kesempatan itu, bahkan secara berkelakar menyampaikan kemungkinan terburuk.
“Kalau Bea Cukai nggak bisa perbaikin, dalam waktu setahun dari kemarin ada kemungkinan besar biaya cukai akan dirumahkan seluruh pegawainya. Jadi mungkin dirumahin aja sampai pensiun, nggak dibayar. Atau dibayar apa enggak, mau enggak kita bayarlah,” ujar Purbaya.
Pernyataan tegas ini dilontarkan menyusul serangkaian temuan praktik penyelundupan dan under invoicing yang masih marak terjadi di lapangan. Purbaya berharap ancaman ini dapat mendorong para pegawai Bea Cukai untuk segera melakukan pembenahan internal.
Perombakan Sistem IT dan Pengawasan Diperkuat
Pemerintah tengah melakukan perombakan besar-besaran pada sistem teknologi informasi (IT) Bea Cukai. Purbaya menyoroti bahwa integrasi antarinstansi selama ini masih belum optimal, sehingga membuka celah bagi praktik ilegal.
“Sekarang kita sedang revamp itu biaya cukai kita, termasuk seluruh sistem IT-nya. SIMBARA itu ngakunya terintegrasi, tapi belum terintegrasi betul,” jelasnya.
Sebuah tim khusus yang berkedudukan di Lembaga National Single Window (LNSW) kini bekerja setiap minggu untuk menyempurnakan integrasi data antara DJBC, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta kementerian terkait lainnya. “Mereka laporan ke saya setiap minggu. Progresnya lebih baik, tapi belum ideal,” imbuh Purbaya.
Untuk menekan praktik under invoicing, pemerintah juga memperkuat instrumen pengawasan fisik. Pembelian unit pemindai (scanner) baru telah dilakukan dan ditempatkan di beberapa pelabuhan strategis seperti Jakarta, Tanjung Priok, Semarang, dan Belawan.
Ke depan, proses verifikasi akan dipusatkan di Jakarta untuk meminimalkan potensi permainan di tingkat daerah. Sistem baru ini ditargetkan akan mulai berjalan penuh pada Maret tahun mendatang.
Purbaya memastikan bahwa alokasi sumber daya yang signifikan telah digelontorkan untuk memastikan seluruh upaya pembenahan ini berjalan efektif. “Kita keluarkan cukup banyak sumber daya untuk memastikan itu berjalan,” tegasnya.
