Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mengemukakan pandangannya terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). PKN menilai sistem Pilkada langsung memerlukan biaya tinggi dan berpotensi membuat suara rakyat mudah dibeli.
Wakil Ketua Umum PKN, Gerry Habel Hukubun, menyatakan bahwa ide Pilkada dipilih DPRD patut dikaji lebih lanjut. “Menurut saya ini bukanlah ide yang buruk, jika alasannya kembali mundur ke jaman dulu, maka perlu dilihat apakah dengan pemilihan langsung ini lebih positif atau efektif?” kata Gerry kepada wartawan pada Sabtu, 3 Januari 2026.
Mureks juga menyajikan berbagai artikel informatif terkait. mureks.co.id
Gerry menyoroti tingginya biaya dalam Pilkada langsung. “Yang saya lihat cost-nya berlipat kali ganda. Dan ujung-ujungnya cost-nya untuk mendapatkan suara dukungan,” tambahnya. Menurut Gerry, meskipun Pilkada langsung menumbuhkan semangat demokrasi, realitasnya suara masyarakat rentan dibeli.
Suara Rakyat Mudah Dibeli dan Keterkaitan dengan Kemiskinan
Gerry Habel Hukubun mengamati adanya fenomena di mana pemilih cenderung menguangkan suaranya. “Semakin hari pemilih semakin cerdas untuk menguangkan suaranya ketimbang memilih yang memang terbaik,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor utama. “Kenapa demikian? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada di garis kemiskinan, yang di mana uang adalah cara paling ampuh untuk mengatur kemiskinan,” kata Gerry. Ia menambahkan, “Selama isi perut belum terisi, manusia cenderung susah menggunakan logikanya, karena dia masih mengejar logistik.”
Mureks mencatat bahwa isu biaya politik tinggi dan potensi politik uang memang kerap menjadi sorotan dalam setiap gelaran Pilkada langsung di Indonesia.
Jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, Gerry berharap mekanisme dan tata caranya dapat diatur lebih baik. “Namun tentunya jika dikembalikan ke DPRD yang pilih, saya harapkan bisa diatur mekanisme dan tata caranya yang lebih baik dibandingkan sebelumnya,” tegasnya.
Gerry juga mengaitkan biaya politik yang besar dengan praktik korupsi. “Cost semakin gede. Jadi pas menjabat, harus kejar BEP (break even point), lalu ditangkap KPK atau kejaksaan karena kedapatan korupsi. Sebetulnya cost kepala daerah ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka mengeluarkan biaya besar untuk jadi kepala daerah,” paparnya.
Golkar Dorong Pilkada via DPRD dan Koalisi Permanen
Sebelumnya, Partai Golkar juga telah merampungkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025. Salah satu poin kesepakatan adalah mendorong Pilkada melalui DPRD dan pembentukan koalisi permanen.
Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, “Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan.”
Bahlil menambahkan, “Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.” Rapimnas Golkar juga merekomendasikan perbaikan sistem Pemilu proporsional terbuka di Indonesia.
PSI Tegaskan Dukungan Mutlak untuk Inisiatif Pemerintah
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut menanggapi wacana Pilkada dipilih DPRD. Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, menyatakan bahwa jika wacana tersebut merupakan inisiatif pemerintah, maka partai koalisi wajib mendukung.
“Begini, ini kan ketika kita bicara ini kan berarti bicara koalisi kan. Kalau kemudian ini menjadi inisiatif dari Golkar ya berarti kan dari koalisi pemerintah, iya kan? Jadi kalau ini menjadi inisiatif pemerintah maka menurut saya tidak ada alasan bagi partai koalisi semua setuju harus mendukung,” ujar Ahmad Ali.
Ia menekankan konsekuensi berkoalisi. “Karena konsekuensi dari berkoalisi partai koalisi ya dia namanya berkomitmen bekerja bersama-sama kan, mendukung semua program pemerintah kan. Partai koalisi itu harus berkomitmen untuk mendukung semua kebijakan-kebijakan pemerintah di DPR,” tambahnya.
Ahmad Ali juga menyentil partai koalisi yang tidak mendukung inisiatif tersebut namun bersedia menerima jatah menteri. “Jangan ada partai koalisi yang kemudian ketika itu tidak menguntungkan partainya dia menyatakan memilih bersikap berbeda dengan pemerintah kan, kalau menguntungkan terserah saja, jatah menteri mau, kan gitu. Kan dia namanya koalisi itu ya itu harus bersama-sama,” katanya.
PSI, menurut Ahmad Ali, akan patuh pada koalisi dan mendukung kebijakan pemerintah. “Sekali lagi PSI tidak boleh kemudian memberikan pendapat pribadi. Kalau itu menjadi sikap pemerintah, maka tidak ada syarat yang harus diberikan oleh PSI selain mendukung itu,” tegasnya. “Soal apapun yang diwacanakan, oh iya, kalau ini sikap pemerintah maka menjadi mutlak bagi PSI untuk mendukungnya,” pungkasnya.
