Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah lama menjadi pilar utama dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, konstitusi ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga penentu arah bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Tanah Air, menciptakan tatanan hukum yang konsisten dan terstruktur.
UUD 1945 sebagai Sumber Hukum Tertinggi
Sebagai konstitusi, UUD 1945 menempati posisi sentral sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Seluruh aturan perundang-undangan yang dibentuk di bawahnya wajib mengacu pada naskah ini. Konsistensi ini memastikan bahwa setiap regulasi yang berlaku tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Dalam dokumen resmi Pembukaan UUD 1945 disebutkan secara tegas bahwa: “UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.” Posisi ini menjadikan UUD 1945 sebagai rujukan utama dalam pembentukan peraturan baru, termasuk undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat.
Kedudukan dalam Hierarki Perundang-undangan
Secara yuridis, UUD 1945 berada di puncak hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Catatan Mureks menunjukkan, kedudukan ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Konsekuensinya, semua peraturan di bawahnya, mulai dari Ketetapan MPR, Undang-Undang, hingga Peraturan Daerah, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Pasal-Pasal Kunci yang Menegaskan Posisi UUD 1945
Beberapa pasal dalam UUD 1945 secara eksplisit menegaskan peran dan kedudukannya:
- Pasal 1 ayat (2): Menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- Pasal 7: Mengatur masa jabatan presiden, yang merupakan salah satu bentuk implementasi konstitusi dalam tata negara.
- Pasal 37: Mengatur mekanisme perubahan UUD, yang menegaskan bahwa “perubahan Undang-Undang Dasar dapat diusulkan sekurang-kurangnya oleh sepertiga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.”
Implikasi Terhadap Sistem Hukum Nasional
Peran UUD 1945 sebagai dasar hukum perundang-undangan membawa dampak signifikan terhadap tata hukum nasional. Setiap peraturan yang dibuat, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah, harus bersumber pada UUD 1945. Harmonisasi ini mencegah tumpang tindih atau pertentangan antarregulasi.
Dalam praktiknya, jika ada undang-undang yang dianggap melanggar konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk melakukan pengujian. Penjelasan Umum UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa “segala peraturan perundang-undangan yang ada harus bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945.”
Kesimpulan
UUD 1945 tetap menjadi penopang utama sistem hukum Indonesia. Seluruh peraturan harus merujuk dan tunduk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi ini demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Menjaga supremasi UUD 1945 dalam pembuatan regulasi merupakan tugas bersama agar sistem hukum nasional tetap berjalan sesuai arah yang diharapkan.
