Pemerintah Iran menegaskan tidak akan menoleransi para “perusuh” di tengah gelombang demonstrasi yang telah berlangsung lebih dari sepekan. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan pemadaman internet di seluruh negeri dan tudingan Iran terhadap Amerika Serikat (AS) serta Israel sebagai dalang di balik kerusuhan.
Kepala Lembaga Peradilan Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, pada Senin (5/1/2026), menyatakan bahwa pemerintah mengakui hak publik untuk menyampaikan protes, namun akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap merusak. “Saya menginstruksikan Jaksa Agung dan Jaksa Penuntut di seluruh negeri untuk bertindak sesuai hukum dan dengan ketegasan terhadap para perusuh dan pihak-pihak yang mendukung mereka, tanpa menunjukkan keringanan atau toleransi,” ujar Ejei, seperti dikutip kantor berita peradilan Mizan.
Selengkapnya dapat dibaca melalui Mureks di laman mureks.co.id.
Ejei menambahkan, pemerintah Iran tetap mendengarkan suara para demonstran dan kritik mereka, serta membedakan antara para pemrotes dengan para perusuh.
Peringatan AS dan Respons PBB
Pernyataan Ejei muncul tak lama setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran. Trump menyatakan bahwa Iran terus dipantau dan akan “mendapat pukulan sangat keras dari AS” jika aparat membunuh lebih banyak demonstran. Peringatan ini disampaikan Trump di atas pesawat Air Force One setelah AS melancarkan serangan ke Venezuela akhir pekan lalu.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, melalui juru bicaranya Stephane Dujarric, juga angkat bicara. Guterres mendesak Iran menghormati hak warga untuk melakukan aksi protes secara damai, sembari menekankan pentingnya mencegah jatuhnya korban tambahan. “Setiap individu harus diizinkan untuk berunjuk rasa secara damai dan menyampaikan keluhan mereka,” ujar Guterres.
Awal Mula dan Penyebaran Demonstrasi
Aksi protes di Iran pertama kali pecah pada 28 Desember 2025, ketika para pedagang di ibu kota Teheran menggelar mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap tingginya harga dan stagnasi ekonomi. Seiring waktu, demonstrasi menyebar ke berbagai kota lain dan berkembang menjadi tuntutan politik.
Menurut catatan Mureks, demonstrasi telah terjadi di 23 dari 31 provinsi di Iran dan memengaruhi setidaknya 45 kota, berdasarkan penghitungan AFP dari pernyataan resmi dan laporan media. Mayoritas aksi berlangsung di kota-kota kecil dan menengah, terutama di wilayah barat Iran.
Pada Kamis (8/1/2026), aksi protes memasuki hari ke-12. Seorang polisi Iran bernama Shahin Dehghan, anggota kepolisian di wilayah Malard di sebelah Barat Teheran, dilaporkan tewas akibat penusukan di tengah demonstrasi. Kantor berita Fars melaporkan, Dehghan “tewas beberapa jam yang lalu setelah ditusuk saat berupaya mengendalikan kerusuhan.” Upaya untuk mengidentifikasi pelaku sedang berlangsung.
Internet Padam dan Tudingan Intervensi Asing
Internet di seluruh Iran dilaporkan padam pada Kamis (8/1/2026), menurut kelompok pemantau internet global, NetBlocks. Peristiwa ini terjadi saat Iran tengah dihantam demonstrasi yang dipicu kesulitan ekonomi. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai penyebab pemadaman internet tersebut.
Adapun menurut keterangan sejumlah saksi mata, selain pemadaman internet, demonstrasi kembali terjadi di Teheran dan sejumlah kota besar lain seperti Mashhad dan Isfahan pada Kamis kemarin. Para demonstran di kota-kota tersebut meneriakkan yel-yel penolakan terhadap kekuasaan rezim ulama yang memimpin Republik Islam Iran.
Pada saat bersamaan, mantan putra mahkota Iran, Reza Pahlavi — yang saat ini tinggal di pengasingan di Amerika Serikat — menyerukan agar protes diperluas. Berbagai unggahan di media sosial, yang kebenarannya belum terkonfirmasi, menunjukkan para demonstran mulai meneriakkan slogan pro-Pahlavi. Namun, laporan mengenai demonstrasi di kota-kota besar tersebut dibantah kantor berita Iran, yang mengeklaim kondisi di Iran sudah kembali tenang.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuduh Amerika Serikat dan Israel ikut campur dalam kerusuhan dan berupaya mengubah aksi protes damai menjadi kerusuhan. Araghchi mengatakan pemerintah tengah berinteraksi dengan berbagai kelompok sosial untuk mengatasi berbagai persoalan seiring berlanjutnya aksi protes yang dipicu oleh meningkatnya kesulitan ekonomi.
