Pemerintah pusat secara resmi membuka posko induk Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Banda Aceh. Langkah ini diambil untuk mempercepat proses pemulihan di wilayah yang dinilai paling parah terdampak bencana tersebut.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal Zakaria Ali, menyatakan harapan besar terhadap keberadaan posko ini. “Kehadiran Posko Induk di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” ujar Safrizal, Sabtu (10/1/2026).
Selengkapnya dapat dibaca melalui Mureks di laman mureks.co.id.
Safrizal sendiri telah ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk berada langsung di Aceh dan Sumatera Utara sejak 27 November 2025. Satgas Nasional ini, menurut catatan Mureks, memiliki target untuk bekerja secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan pemerintah.
Prioritas Utama Satgas: Hunian Layak dan Komunikasi Publik
Prioritas utama Satgas difokuskan pada percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat yang saat ini masih mengungsi. Selain itu, penanganan rumah rusak ringan dan sedang akan dilakukan melalui skema kompensasi agar warga dapat segera kembali ke tempat tinggal masing-masing.
Tidak hanya aspek fisik, posko induk juga diharapkan menjadi kanal utama komunikasi publik. Ini termasuk melibatkan media nasional dan lokal secara masif, serta mengoptimalkan ruang media sosial untuk menyampaikan kemajuan kerja pemerintah.
Pembentukan Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden menunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas, didampingi oleh Wakil Ketua Satgas Richard Tampubolon, serta dewan pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Sejalan dengan pembukaan posko, Mendagri Tito Karnavian memimpin rapat perdana Satgas Nasional. Rapat ini dihadiri oleh Menko PMK, Menteri Pekerjaan Umum, Sekretaris Kabinet, Wakil Ketua Satgas, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, serta para Sekretaris Jenderal kementerian/lembaga terkait. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, penunjukan Mendagri sebagai Ketua Satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi. Dengan kapasitasnya sebagai Mendagri, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.
