Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencetak sejarah baru dalam pembinaan kepemimpinan daerah pada tahun 2025. Presiden Prabowo menggelar retret kepala daerah dalam dua gelombang, yakni di Akademi Militer (Akmil) Gunung Tidar, Magelang, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari retret yang sebelumnya dilakukan terhadap jajaran Kabinet Merah Putih.
Retret Gelombang I di Gunung Tidar: Menyatukan Visi dan Membangun Relasi
Retret kepala daerah gelombang pertama diikuti oleh 505 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, yang dimulai pada 21 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa retret ini merupakan upaya krusial untuk menyatukan visi antara pemerintah pusat dan daerah demi kepentingan bangsa.
Artikel informatif lainnya tersedia di Mureks melalui laman mureks.co.id.
“Tidak akan lama kita akan jumpa dalam retret yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ, dan mudah-mudahan saudara akan kuat dan yang ragu-ragu boleh mundur,” kata Prabowo sebelum menutup sambutannya saat pelantikan 961 pejabat gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada 20 Februari 2025.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, retret ini tidak hanya fokus pada materi pemerintahan, tetapi juga bertujuan membangun hubungan personal antarkepala daerah. “Intinya dalam retret ini, yang utama sekali adalah memberikan kesempatan dan forum kepada kepala daerah untuk saling kenal karena 1/4-nya pernah menjadi kepala daerah, 3/4-nya adalah wajah baru yang belum pernah menjadi kepala daerah,” jelas Tito dalam tayangan Metro Siang, Metro TV, Sabtu, 22 Februari 2025.
Materi Strategis dan Peringatan Keras
Berbagai materi strategis disampaikan oleh pejabat tinggi negara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memaparkan visi Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran. Jaksa Agung memberikan peringatan keras terkait korupsi, sementara Kapolri mengingatkan pentingnya pencegahan korupsi sejak dini. Menko Polhukam Budi Gunawan menekankan tanggung jawab kepala daerah dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, yang disebut dapat memengaruhi pelaksanaan program kerja. Materi juga disampaikan oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih lainnya.
Dinamika dan Kontroversi: Laporan KPK hingga Instruksi Megawati
Pelaksanaan retret gelombang pertama tidak luput dari dinamika. Kegiatan ini sempat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan konflik kepentingan. Namun, pihak Istana membantah adanya pelanggaran. “Saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Maret 2025.
Selain itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sempat menginstruksikan kadernya untuk menunda keikutsertaan. Instruksi bernomor 7294/IN/DPP/2025 yang dikeluarkan pada Kamis, 20 Februari 2025, ditandatangani oleh Megawati. “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” demikian bunyi surat instruksi tersebut.
Namun, Megawati kemudian menegaskan bahwa tidak ada pelarangan. Para kader hanya diminta untuk menunda dan menunggu arahan lebih lanjut. Juru bicara PDIP Ahmad Basarah menjelaskan, “Pesan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah agar setelah dilantik Presiden Prabowo, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja riil kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing.”
Momen Kebersamaan Tiga Presiden di Tengah Hujan
Salah satu peristiwa yang paling menyedot perhatian publik adalah kebersamaan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan Presiden Prabowo Subianto. Ketiganya meninjau parade senja di tengah hujan deras dalam Retret Gelombang I, pada 27 Februari 2025. Meski hujan turun, Prabowo, SBY, Jokowi, dan rombongan lainnya tetap melakukan inspeksi pasukan menggunakan kendaraan Maung, tampak mengenakan pakaian komponen cadangan (komcad).
Melihat kesuksesan gelombang pertama, Presiden Prabowo mengusulkan agar retret kepala daerah dapat kembali digelar pada tahun 2026. “Presiden sangat mengapresiasi kegiatan retret ini, bahkan beliau meminta Kemendagri untuk kembali menyelenggarakan retret di tahun 2026, kira-kira begtiu, supaya mengevaluasi target-target yang diberikan,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya usai penutupan retret pada Jumat, 28 Februari 2025.
Retret Gelombang II di Jatinangor: Konsep Lebih Sederhana
Retret gelombang kedua kemudian digelar di IPDN Jatinangor pada medio Juni 2025, pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 86 kepala daerah mengikuti kegiatan yang dikonsep lebih sederhana. “Anggaran sudah disiapkan semua, kami sudah hitung. Anggaran retret ini untuk seluruh kepala daerah jadi nanti konsepnya disederhanakan saja,” ujar Tito di Solo, Kamis, 3 April 2025.
Dalam retret gelombang kedua ini, Tito Karnavian dan pemateri lainnya dari Kabinet Merah Putih menyampaikan sejumlah poin penting, termasuk cara mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Jangan hanya kerja kantor, lakukan efisiensi belanja dan bagaimana mendorong pendapatannya bisa tinggi, tidak memberatkan rakyat. Saya juga sampaikan masalah inflasi dan cara menanganinya,” jelas Tito.
