Pemerintah Indonesia bersama sejumlah negara di kawasan Timur Tengah menyuarakan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan yang kian memburuk di Jalur Gaza, Palestina. Para menteri dari negara-negara tersebut mendesak Israel untuk segera membuka akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem yang memperparah penderitaan warga sipil.
Kondisi Kemanusiaan yang Kritis di Gaza
Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) melalui pernyataan resmi pada Jumat (2/1/2026) mengungkapkan, negara-negara yang turut prihatin meliputi Kerajaan Hashemite Yordania, Uni Emirat Arab, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Republik Turki, Kerajaan Arab Saudi, Qatar, dan Republik Arab Mesir. Mereka menyoroti dampak cuaca buruk, termasuk hujan lebat dan badai, yang telah memperparah kondisi kemanusiaan yang rapuh.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca di Mureks mureks.co.id.
“Para menteri menyoroti bahwa cuaca buruk telah mengungkap kerapuhan kondisi kemanusiaan yang ada, khususnya bagi hampir 1,9 juta orang dan keluarga pengungsi yang tinggal di tempat penampungan yang tidak memadai,” tulis Kemlu RI. Mureks mencatat bahwa kamp-kamp yang terendam banjir, tenda-tenda yang rusak, runtuhnya bangunan-bangunan yang rusak, dan paparan suhu dingin yang disertai kekurangan gizi, telah secara signifikan meningkatkan risiko terhadap kehidupan warga sipil. “Termasuk akibat wabah penyakit, terutama di kalangan anak-anak, perempuan, lansia, dan individu dengan kerentanan medis,” lanjut pernyataan tersebut.
Desakan Akses Tanpa Batasan untuk Bantuan Internasional
Para menteri juga menyampaikan apresiasi atas upaya berkelanjutan organisasi dan badan PBB, khususnya UNRWA, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) kemanusiaan internasional yang terus berjuang membantu warga Palestina di tengah situasi yang sangat sulit. Mereka menegaskan bahwa Israel memiliki tanggung jawab untuk memastikan PBB dan LSM internasional dapat beroperasi secara berkelanjutan, dapat diprediksi, dan tanpa pembatasan di Gaza maupun Tepi Barat.
“Mereka menuntut agar Israel memastikan PBB dan LSM internasional dapat beroperasi di Gaza dan Tepi Barat secara berkelanjutan, dapat diprediksi, dan tanpa batasan, mengingat peran integral mereka dalam respons kemanusiaan di Jalur Gaza. Setiap upaya untuk menghambat kemampuan mereka untuk beroperasi tidak dapat diterima,” tegas Kemlu RI.
Dukungan Resolusi PBB dan Rencana Komprehensif AS
Lebih lanjut, Kemlu RI menyebutkan bahwa para menteri kembali menegaskan dukungan penuh terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 serta rencana Komprehensif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Mereka menyatakan komitmen untuk berkontribusi dalam implementasi rencana tersebut guna memastikan keberlanjutan gencatan senjata, mengakhiri perang di Gaza, serta membuka jalan menuju kehidupan yang bermartabat dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.
“Dalam konteks ini, mereka menekankan perlunya segera memulai dan meningkatkan upaya pemulihan awal, termasuk penyediaan tempat tinggal yang layak dan bermartabat untuk melindungi penduduk dari kondisi musim dingin yang parah,” jelas Kemlu RI.
Komunitas internasional juga didesak untuk menegakkan tanggung jawab hukum dan moralnya dengan menekan Israel agar segera mencabut pembatasan masuk dan distribusi bantuan penting. Bantuan yang dimaksud meliputi tenda, bahan tempat tinggal, bantuan medis, air bersih, bahan bakar, serta dukungan sanitasi.
“Para menteri menuntut agar bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Jalur Gaza secara penuh, segera, dan tanpa hambatan melalui PBB dan badan-badannya, termasuk rehabilitasi infrastruktur dan rumah sakit, serta pembukaan Penyeberangan Rafah dua arah sesuai ketentuan dalam Rencana Komprehensif Presiden Trump,” imbuh pernyataan tersebut.
