Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan partainya mendukung usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Cak Imin menyebut, sikap ini telah lama diusung oleh PKB.
“PKB sudah lama mengusulkan itu,” ucap Cak Imin pada Senin (29/12). Ia menambahkan, “Itu sikap PKB sejak lama.”
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Dukungan PKB ini sejalan dengan wacana yang sebelumnya dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya di acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar pada Kamis (12/12), Prabowo menilai Pilkada langsung terlalu membuang anggaran dan tidak efisien.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPR/DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo kala itu.
Cak Imin sepakat dengan pandangan tersebut. Menurutnya, wacana ini merupakan bagian dari evaluasi sistem demokrasi dan implementasi dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang musyawarah mufakat, serta lebih efisien dibandingkan pemilihan langsung.
“Ya tentu ini bagian dari evaluasi yang terus kita dalami. Saya secara prinsip setuju karena itu efisien dan melaksanakan sila kelima, dari musyawarah mufakat untuk demokrasi kita,” ujar Cak Imin usai acara meet and greet bersama kader PKB terpilih di Hotel Patra Jasa Semarang, Minggu (15/12).
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) ini juga menyoroti proses pemilihan langsung yang dinilai melelahkan. Meskipun ada pro dan kontra, termasuk anggapan bahwa wacana ini dapat merusak demokrasi, Cak Imin berpendapat bahwa pemilihan langsung adalah demokrasi prosedural yang telah diuji berulang kali.
“Iya demokrasi prosedural karena kita sudah coba berapa kali nih 6 kali pemilihan langsung yang melelahkan,” kata Cak Imin.
Partai Gerindra Juga Dukung
Senada dengan PKB, Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto juga menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, menilai mekanisme ini lebih efisien dari segi waktu penjaringan kandidat, ongkos politik, hingga pelaksanaannya.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ucap Sugiono dalam keterangannya yang dikutip pada Senin (29/12).
Sementara itu, Ketua DPP Gerindra, Prasetyo Hadi, menekankan perlunya keberanian untuk melakukan perubahan sistem jika ditemukan banyak dampak negatif dari mekanisme yang berjalan saat ini. Ia secara khusus menyoroti tingginya ongkos politik dalam Pilkada langsung.
“Tetapi kalau kami berpendapat, sekali lagi kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,” ujar Pras di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12).
