Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Dengan penandatanganan ini, KUHAP secara resmi menjadi undang-undang dan akan mulai berlaku pada Januari 2026, bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
Prasetyo Hadi menyampaikan informasi tersebut di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin (29/12). “Ya,” ujar Prasetyo saat ditanya mengenai penandatanganan KUHAP oleh Presiden.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Ia menambahkan bahwa proses penandatanganan dilakukan pada pertengahan Desember 2025, meskipun tanggal pastinya tidak disebutkan. “[Pertengahan Desember Presiden teken KUHAP] Iya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Prasetyo juga memastikan bahwa KUHAP yang baru ini telah memiliki nomor undang-undang resmi. “Sudah,” tandas dia, menegaskan kesiapan implementasi beleid tersebut.
Sebelumnya, KUHAP baru ini telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kini menunggu masa transisi sebelum efektif berlaku di awal tahun 2026.
