Indonesia resmi dinominasikan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) pada tahun 2026. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan penetapan ini merupakan cerminan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap kepemimpinan Indonesia.
Nominasi ini akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026. Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, akan mengemban jabatan tersebut. Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 dengan prinsip objektivitas, inklusivitas, dan keseimbangan.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyampaikan terima kasih kepada negara-negara anggota APG atas nominasi ini. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan amanah tersebut dengan adil dan mengedepankan perlindungan HAM bagi semua kelompok.
Sugiono, melalui unggahan di akun Instagram Menlu RI pada Rabu (24/12/2025), menyatakan, “Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026.”
Ia melanjutkan, “Indonesia akan berupaya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, terus mendorong dialog dan kerja sama, serta bekerja bersama seluruh anggota Dewan HAM PBB untuk pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua.”
Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026. Penunjukan ini sejalan dengan mekanisme rotasi kawasan, di mana Asia-Pacific Group memperoleh giliran memegang Presidensi Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026.
Dukungan luas dari negara-negara Asia Pasifik didorong oleh rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder dalam isu-isu HAM. Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berafiliasi pada kepentingan blok tertentu, serta komitmen konsistennya dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia, turut menjadi faktor penentu.
Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB akan memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia dan menegaskan kepemimpinan negara di tingkat internasional.
Kepemimpinan Indonesia pada tahun 2026 juga bertepatan dengan momentum 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama.
