Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan ketersediaan stok beras bagi daerah yang terdampak bencana, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, akan aman hingga enam bulan ke depan. Bahkan, untuk beberapa wilayah di Aceh, stok beras diklaim mampu mencukupi kebutuhan hingga sembilan bulan.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito Karnavian kepada awak media usai Apel Pembukaan Tim Satuan Tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pada Senin (5/1/2026). Tim ini dibentuk dalam rangka percepatan aktivasi pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana Aceh.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Tito menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan konfirmasi langsung kepada Perum Bulog terkait ketersediaan stok tersebut. “Saya sendiri pernah nge-check langsung ke gudangnya Lhokseumawe, itu untuk Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara ada 28 ribu ton di sana. Cukup untuk 9 bulan malah di sana,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (5/1/2026).
Tantangan Distribusi dan Pemulihan Pertanian
Meski stok beras terjamin, Tito mengakui bahwa tantangan utama terletak pada aspek distribusi, terutama ke wilayah bencana yang sulit dijangkau. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulihkan sektor pertanian di daerah terdampak, termasuk Aceh, sejalan dengan prioritas swasembada pangan nasional.
“Nah ini beliau (Menteri Pertanian) sudah membuat program untuk menghidupkan kembali lahan-lahan sawah yang sudah ada, supaya normal, bahkan bisa dioptimalkan,” jelas Tito.
Bantuan Perbaikan Rumah dan Dana Tunggu Hunian
Selain pangan, Mendagri juga menyinggung bantuan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana, baik kategori ringan, sedang, maupun berat. Tito meminta kepala daerah untuk segera menyiapkan data masyarakat terdampak sebagai acuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan.
Pemerintah telah menyiapkan berbagai jenis bantuan. Masyarakat dengan rumah rusak ringan akan menerima bantuan sebesar Rp 15 juta, sementara rumah rusak sedang akan mendapatkan Rp 30 juta. Bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat, termasuk yang hilang, pemerintah akan menggantinya dengan hunian tetap (huntap).
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan lain seperti Dana Tunggu Hunian (DTH) yang akan diberikan selama proses pembangunan huntap berlangsung. Pantauan Mureks menunjukkan bahwa kecepatan pendataan menjadi kunci efektivitas penyaluran bantuan.
Tito mengimbau kepala daerah agar memanfaatkan peran kepala desa atau keuchik dalam proses pendataan agar dapat berlangsung cepat dan akurat. Menurutnya, kepala desa adalah pihak yang paling memahami kondisi warganya, termasuk mereka yang terdampak bencana dan mengalami kerusakan rumah.
“Saya mohon dengan segala hormat, kalau ingin cepat, tolonglah bereskan datanya ini. Dan kita buat simpel,” pungkas Tito.
