Pelajaran dari Venezuela melampaui sekadar intervensi asing; ia menyoroti bagaimana elite politik domestik merespons tekanan dan krisis yang melanda negara. Dinamika internal ini, di tengah gejolak eksternal, menjadi cerminan penting bagi banyak negara, termasuk Indonesia.
Figur Kunci Oposisi: Maria Corina Machado dan Strategi Geopolitiknya
Nama María Corina Machado telah menjadi sorotan utama dalam kancah politik Venezuela. Sebagai figur oposisi paling menonjol, ia dikenal dengan ketegasannya, ideologi yang kuat, dan kemampuannya merangkai pesan politik yang resonan di panggung internasional. Bagi pendukungnya, Machado adalah simbol perlawanan terhadap rezim Chavista, sementara para penentangnya melihatnya terlalu dekat dengan kepentingan Barat. Terlepas dari posisi, jelas bahwa Machado adalah pemain kunci dalam perebutan legitimasi di Venezuela.
Mureks juga menyajikan berbagai artikel informatif terkait. mureks.co.id
Pernyataan Machado yang menyebut Delcy Rodríguez sebagai “arsitek penyiksaan, penganiayaan, korupsi, dan narkotrafik” serta menekankan kedekatannya dengan Rusia, China, dan Iran, bukan sekadar kritik moral. Diksi yang dipilihnya adalah bahasa geopolitik dan pasar: torture, narco-trafficking, cannot be trusted by international investors. Frasa terakhir ini menjadi kunci, menunjukkan bahwa ia tidak sedang berupaya memperbaiki hubungan politik domestik, melainkan menyusun argumen untuk dunia luar: bahwa pemerintah transisi tidak layak dipercaya.
Dilema Kedaulatan Nasional di Tengah Tekanan
Venezuela saat ini tidak dalam kondisi normal. Negara ini menghadapi tekanan serius dan, menurut banyak laporan, diwarnai intervensi eksternal yang kuat. Dalam situasi seperti ini, negara-negara di Global South umumnya memegang prinsip minimum: konflik internal boleh terjadi, kritik boleh tajam, namun ada garis merah yang tidak boleh dilanggar—kedaulatan nasional tidak boleh menjadi korban pertarungan elite. Ini bukan untuk membenarkan salah kelola rezim, melainkan untuk mencegah negara menjadi pion permanen dalam permainan catur kekuatan besar.
Machado, bagaimanapun, tampaknya memilih jalur yang berbeda. Ia mengunci narasi oposisi pada dua sasaran sekaligus: delegitimasi rezim secara moral dan geopolitik. Tuduhan korupsi dan pelanggaran HAM dipadukan dengan label “sekutu Rusia–China–Iran,” lalu ditutup dengan pesan paling strategis: tidak bisa dipercaya investor internasional. Strategi ini menyasar simpul paling sensitif Venezuela: ekonomi, sanksi, akses ke pasar, dan legitimasi global.
Secara kalkulasi politik, strategi ini masuk akal. Dalam realpolitik, kemenangan oposisi tidak hanya bergantung pada dukungan rakyat, tetapi juga dukungan eksternal: pengakuan diplomatik, keringanan sanksi, akses ke jaringan finansial, dan penerimaan investor. Machado memahami bahwa perang narasi hari ini tidak hanya terjadi di jalanan Caracas, tetapi juga di ruang-ruang Washington, Brussels, dan pusat-pusat keuangan global. Ia sedang membangun “pemerintahan alternatif” di mata dunia, bahkan sebelum konsensus nasional tercapai di dalam negeri.
Biaya Tinggi dari Politik Oportunis
Namun, logika semacam ini memiliki biaya yang tinggi. Dalam sejarah Global South, ada pola berulang: ketika konflik internal diperdalam saat tekanan eksternal menguat, hasilnya jarang memihak kedaulatan. Negara mungkin berganti pemimpin, tetapi seringkali kehilangan kendali atas arah kebijakan strategisnya. Fragmentasi elite memudahkan aktor luar mengunci agenda: energi, sumber daya, penataan ulang militer, dan orientasi geopolitik. Ini bukan teori konspirasi, melainkan konsekuensi praktis ketika legitimasi domestik melemah dan legitimasi eksternal menjadi penentu.
Pertanyaan etis sekaligus kenegarawanan yang mengganggu adalah: apakah oposisi bertugas memperbaiki negara, atau memenangkan kekuasaan, apa pun risikonya bagi persatuan dan kedaulatan? Kritik terhadap rezim bisa sah dan diperlukan. Namun, kritik yang dirancang terutama untuk memicu isolasi eksternal, menurunkan kepercayaan investor, dan mempercepat delegitimasi internasional, berpotensi berubah menjadi senjata yang melukai bangsa sendiri di tengah krisis.
Ini bukan pembelaan bagi Delcy Rodríguez, apalagi pembenaran bagi rezim Maduro dan Chavismo. Tuduhan pelanggaran HAM, korupsi, dan salah kelola ekonomi adalah isu serius yang harus diproses dengan mekanisme hukum yang kredibel. Tetapi ada perbedaan mendasar antara kritik sebagai tanggung jawab nasional dan kritik sebagai instrumen geopolitik. Di saat negara tertekan, batas itu menjadi sangat menentukan.
Dalam tradisi kenegaraan, oposisi yang matang diuji bukan saat keadaan normal, melainkan saat negara berada di simpang krisis. Di titik itu terlihat apakah ia mampu menahan diri untuk tidak menjadikan krisis nasional sebagai tangga kekuasaan. Oposisi boleh keras, tetapi negarawan paham urutan: kedaulatan dulu, baru kompetisi. Sebaliknya, kontestan kekuasaan cenderung membalik urutan: kompetisi dulu, kedaulatan belakangan, karena yang mendesak adalah momentum.
Venezuela memberikan pelajaran pahit tentang bagaimana sebuah bangsa bisa dikoyak dari dua arah: tekanan luar dan pertarungan dalam. Ketika dua arus itu bertemu, publik kehilangan ruang bernapas, negara kehilangan posisi tawar, dan elite kehilangan disiplin moral. Rakyat akhirnya membayar tiket mahal untuk drama yang tidak mereka tulis.
Mungkin inilah inti persoalan yang perlu kita renungkan dari jauh: intervensi asing hampir selalu datang dengan narasi “menyelamatkan,” sementara perebutan kekuasaan internal hampir selalu datang dengan narasi “perubahan.” Dua narasi itu bisa bertemu dalam satu kepentingan, tetapi tidak selalu bertemu dalam satu tujuan: kesejahteraan rakyat dan kedaulatan bangsa.
Pelajaran Penting bagi Indonesia
Indonesia memang bukan Venezuela. Tidak ada tank asing di jalan-jalan ibu kota, tidak ada sanksi ekonomi yang mencekik secara langsung, dan tidak ada deklarasi intervensi terbuka dari kekuatan besar. Namun, sejarah tidak selalu berulang dalam bentuk yang sama. Ia sering datang dengan pola yang mirip, dibungkus konteks berbeda. Di situlah letak bahayanya.
Pelajaran dari Venezuela bukan semata tentang intervensi asing, melainkan tentang bagaimana elite politik di dalam negeri merespons tekanan dan krisis. Ketika negara berada di persimpangan, selalu ada dua pilihan. Sebagian memilih menahan diri, merawat kewarasan publik, dan menjaga agar konflik tidak melampaui batas. Sebagian lain justru melihat krisis sebagai peluang. Di tangan kelompok kedua inilah politik berubah dari sarana pengabdian menjadi alat percepatan kekuasaan.
Politik oportunis tumbuh subur ketika krisis diperlakukan sebagai komoditas. Kesulitan rakyat menjadi latar panggung, kegagalan kebijakan dijadikan bahan bakar emosi, dan ketidakpastian dibiarkan berlarut karena di situlah sorotan kamera paling terang. Dalam situasi seperti itu, yang dikejar bukan penyelesaian, melainkan momentum. Bukan pemulihan, melainkan positioning. Negara perlahan kehilangan orientasi, karena setiap masalah dinilai dari seberapa besar keuntungan politik yang bisa dipetik, bukan dari seberapa cepat ia harus diakhiri.
Bahaya terbesar dari politik semacam ini bukan hanya polarisasi internal, melainkan kerusakan reputasi nasional. Di dunia yang saling terhubung, narasi tentang sebuah negara bergerak cepat melampaui batas teritorialnya. Mureks mencatat bahwa ketika elite politik berlomba-lomba mendeligitimasi negaranya sendiri di mata internasional—entah dengan menyebutnya gagal, rusak, atau tak layak dipercaya—yang tergerus bukan hanya pemerintah yang sedang berkuasa, tetapi kepercayaan terhadap negara itu sendiri. Reputasi yang rusak tidak memilih korban. Ia memukul semua: rakyat, pelaku usaha, dan generasi yang belum lahir.
Di titik inilah perbedaan antara kritik yang bertanggung jawab dan kritik yang oportunis menjadi nyata. Kritik yang bertanggung jawab bertujuan memperbaiki, meski keras dan tidak populer. Kritik yang oportunis bertujuan menjatuhkan, meski harus mengorbankan kepentingan jangka panjang bangsa. Yang pertama menjaga agar rumah tetap berdiri sambil memperbaiki atap yang bocor. Yang kedua tak segan membesarkan kebocoran agar rumah tampak pantas dirobohkan—lalu menawarkan diri sebagai arsitek rumah baru.
Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mengelola perbedaan. Kita pernah jatuh, bangkit, dan belajar bahwa konflik politik yang tak terkendali selalu berujung pada harga sosial yang mahal. Itulah sebabnya para pendiri bangsa meletakkan etika kebangsaan di atas sekadar kompetisi kekuasaan. Mereka paham bahwa demokrasi tanpa kedewasaan hanya akan melahirkan keributan, bukan kemajuan. Kebebasan berbicara tanpa tanggung jawab akan berubah menjadi kebisingan yang melumpuhkan.
Dalam konteks inilah politikus oportunis menjadi ancaman sunyi. Mereka tidak selalu datang dengan retorika kasar. Sering kali justru tampil rapi, fasih berbicara tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola. Masalahnya bukan pada nilai-nilai itu, melainkan pada cara dan tujuan penggunaannya. Ketika nilai luhur dijadikan alat untuk mengamankan posisi, bukan untuk memperbaiki sistem, maka politik kehilangan dimensi moralnya.
Pelajaran terpenting dari Venezuela adalah ini: negara jarang runtuh hanya karena tekanan dari luar. Ia runtuh karena dari dalam kehilangan daya tahan etis. Ketika elite politik lebih sibuk saling menjatuhkan daripada merawat kepentingan nasional, pintu intervensi akan terbuka dengan sendirinya. Bukan karena kekuatan luar terlalu kuat, tetapi karena bangsa itu sendiri terlalu terpecah untuk menolaknya.
Indonesia masih punya modal besar: persatuan sosial, pengalaman sejarah, dan institusi yang—meski tidak sempurna—masih berdiri. Modal ini hanya bisa dijaga jika para elite mampu menempatkan ambisi pada tempatnya. Kompetisi politik harus tetap berjalan, tetapi tidak dengan mengorbankan martabat negara. Kritik harus tetap hidup, tetapi tidak dengan membakar rumah sendiri agar tampak sebagai pahlawan pemadam kebakaran.
Pada akhirnya, perbedaan antara negarawan dan oportunis selalu terlihat jelas di saat-saat sulit. Negarawan bertanya apa yang terbaik bagi bangsa, meski itu berarti menahan diri. Oportunis bertanya apa yang terbaik bagi dirinya, meski itu berarti memperdalam luka nasional. Venezuela memberi kita cermin yang jujur. Indonesia sebaiknya belajar sebelum cermin itu retak di tangan kita sendiri.
