Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan perlunya percepatan penanganan dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang. Kondisi di wilayah tersebut, menurut Tito, memerlukan perhatian khusus karena tingkat kerusakannya berbeda dibandingkan daerah terdampak lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Aceh, pada Senin (22/12/2025). Ia menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang dipicu curah hujan tinggi telah melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
“Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda dari udara tadi masih banyak lumpur-lumpur, agak beda ketika saya datang ke tempat-tempat lain baik di Sumatera Barat,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).
Mobilisasi Nasional dan Ketersediaan Logistik
Sejak hari pertama bencana, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan mobilisasi nasional dengan pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta unsur terkait lainnya terus bergerak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga memastikan ketersediaan cadangan beras nasional dalam kondisi sangat kuat. Ia menegaskan bahwa daerah terdampak bencana dapat mengakses cadangan beras Bulog tanpa batas, sepanjang ada permintaan resmi dari kepala daerah.
“Sepanjang untuk kepentingan bencana itu dapat dikeluarkan tanpa biaya. Ini bukan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dijual murah, bukan, tanpa biaya, gratis berapa pun juga diminta asal bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Penambahan Anggaran dan Prioritas Pembersihan
Selain logistik pangan, Tito menyoroti keterbatasan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di banyak daerah terdampak. Ia menyampaikan bahwa Presiden telah memutuskan penambahan bantuan BTT sebesar Rp 4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak, serta Rp 20 miliar untuk pemerintah provinsi. Di samping itu, Tito juga menggalang dukungan antardaerah yang hingga kini telah mencapai hampir Rp 60 miliar dan disalurkan langsung ke daerah terdampak.
Tito juga menekankan pentingnya pembersihan lumpur sebagai prioritas utama. Area yang menjadi fokus pembersihan meliputi fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan perkantoran pemerintahan. Menurutnya, kehadiran negara harus tampak nyata di tengah masyarakat melalui kerja bersama TNI, Polri, Pemda, dan relawan.
“Pembersihan ini nomor satu menurut saya, pembersihan ini dari lumpur-lumpur ini,” jelasnya.
Pendataan Perumahan dan Bantuan Hunian
Terkait penanganan perumahan, Tito meminta Pemda segera melakukan pendataan kerusakan rumah secara rinci by name dan by address. Pendataan ini mencakup kategori rusak ringan, sedang, berat, maupun hilang. Data tersebut akan menjadi dasar pemberian bantuan langsung kepada masyarakat serta pembangunan hunian sementara dan hunian tetap oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian terkait.
