Empat elite partai politik anggota koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan pada Minggu, 28 Desember 2025. Pertemuan ini disebut bertujuan untuk memperkuat soliditas koalisi serta mendiskusikan sejumlah agenda politik strategis ke depan.
Para tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) sekaligus politisi Partai Golkar, Arief Rosyid Hasan, mengonfirmasi bahwa pertemuan yang berlangsung di kediaman Bahlil Lahadalia itu membahas penguatan koalisi. “Silaturahmi dan diskusi untuk memperkuat koalisi dan membahas beberapa agenda politik ke depan,” ujar Arief melalui pesan singkat pada Senin, 29 Desember 2025.
Senada, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar melalui akun Instagram resminya juga menjelaskan bahwa silaturahmi tersebut bertujuan untuk memperkuat soliditas koalisi dan mensukseskan program pemerintah.
Pertemuan ini berlangsung di tengah mencuatnya isu wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana ini menjadi sorotan setelah Komisi II DPR menyatakan kesiapannya untuk membahas usulan tersebut dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang dijadwalkan dimulai pada tahun 2026.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sendiri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Pembahasan RUU ini akan dilakukan secara kodifikasi bersama beberapa RUU politik lainnya, termasuk RUU Pilkada dan RUU Partai Politik.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan kesiapan pihaknya. “Komisi II siap membicarakan hal tersebut dalam penyusunan perubahan UU Pemilu,” kata Zulfikar saat dihubungi pada Minggu, 7 Desember 2025.
Hingga saat ini, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat yang secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD tersebut.
