Militer Thailand pada Senin (29/12/2025) secara resmi menuduh Kamboja melanggar perjanjian gencatan senjata yang baru saja disepakati akhir pekan lalu. Tuduhan ini muncul setelah terdeteksinya lebih dari 250 unit drone yang terbang melintasi wilayah kedaulatan Thailand pada Minggu malam.
Insiden pelanggaran udara ini terjadi hanya berselang satu hari setelah kedua negara sepakat untuk mengakhiri bentrokan perbatasan mematikan. Konflik sebelumnya telah menelan puluhan korban jiwa dan memaksa lebih dari satu juta orang mengungsi sepanjang bulan ini.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Pihak militer Thailand menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan provokasi. “Tindakan tersebut merupakan bentuk provokasi yang tidak sejalan dengan Pernyataan Bersama yang disepakati dalam pertemuan komite perbatasan bilateral pada hari 27 Desember lalu,” ujar perwakilan militer Thailand.
Menanggapi tuduhan tersebut, Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, mencoba meredam eskalasi. Ia menyebut insiden itu sebagai “masalah kecil” terkait penerbangan drone di sepanjang garis perbatasan.
“Kedua pihak telah berkomunikasi untuk segera menyelidiki dan menyelesaikan masalah tersebut agar tidak mengganggu komitmen perdamaian yang baru saja dirintis,” tutur Prak Sokhonn.
Gencatan senjata yang disepakati pada Sabtu (27/12/2025) lalu ini sebenarnya sangat krusial. Kesepakatan ini dimaksudkan untuk menghentikan pertempuran yang telah meluas ke hampir setiap provinsi perbatasan kedua negara, menyusul kegagalan kesepakatan serupa yang sebelumnya dimediasi oleh Presiden AS Donald Trump.
Dalam poin-poin kesepakatan terbaru, Thailand dan Kamboja telah setuju untuk melakukan gencatan senjata segera, membekukan pergerakan pasukan di perbatasan, serta bekerja sama dalam upaya pembersihan ranjau dan pemberantasan kejahatan siber.
Namun, pelanggaran ruang udara melalui ratusan drone ini dikhawatirkan dapat memicu kembali kontak senjata di wilayah perbatasan yang saat ini masih berada dalam kondisi sangat rapuh.
