Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, menanggapi serius usulan Partai Golkar terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Benny memandang pernyataan Ketua Umum Golkar sebagai ajakan untuk mendiskusikan isu krusial ini demi kepentingan negara dan rakyat.
“Pernyataan Ketum Golkar itu harus dipandang sebagai ajakan kepada semua pihak untuk mendiskusikan masalah ini secara serius. Tentu untuk kepentingan negara, dan kepentingan rakyat,” kata Benny kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Menurut Benny, Pilkada langsung saat ini merupakan keniscayaan karena merupakan perintah konstitusi. Ia juga menegaskan bahwa sistem Pilkada langsung sejalan dengan the will of the people atau kehendak rakyat.
“Pilkada langsung selama ini terbukti berjalan aman dan damai. Bangsa kita sudah siap dan matang berdemokrasi. Tidak dipungkiri dalam pilkada langsung terjadi money politics, transaksional-pragmatis. Peran oligarki sangat dominan dalam proses pilkada,” ucapnya.
Meski demikian, Benny mengakui bahwa Pilkada langsung tidak selalu menjamin kualitas pemimpin yang dihasilkan sesuai harapan rakyat atau mampu menyelesaikan masalah. Namun, ia menekankan bahwa berbagai masalah dalam Pilkada langsung harus dikoreksi dan disempurnakan melalui Undang-Undang Pilkada yang lebih komprehensif.
“UU Pilkada harus mampu mencegah hegemoni oligarki dan permainan uang melampaui batas toleransi. UU Pilkada yang disusun harus berorientasi menyelesaikan masalah, bukan sebaliknya,” ujar Benny. Ia menambahkan, “Terkait politik uang? Ini tidak hanya terjadi dalam pilkada langsung tapi juga bisa terjadi dalam pilkada tidak langsung.”
Sebelumnya, Partai Golkar telah merampungkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025. Dalam rapimnas tersebut, sejumlah poin disepakati, termasuk usulan Pilkada melalui DPRD dan pembentukan Koalisi Permanen.
Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (21/12), menyatakan, “Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan.”
Pihak Golkar juga mengusulkan perbaikan sistem Pemilu proporsional terbuka di Indonesia. “Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” kata Bahlil.
