Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menanggapi pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut Pilkada langsung tidak efektif. Deddy secara tegas mempertanyakan apakah Indonesia ingin kembali ke masa lalu, di mana partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin daerah ditiadakan.
“Pertanyaannya, apakah kita mau mundur ke belakang di mana rakyat tidak terlibat dalam memilih pemimpin mereka? Bangsa-bangsa lain terus berusaha memperbaiki peradaban demokrasi mereka, kenapa kita justru ingin kembali dipangku oleh adab masa lalu yang buruk?” ujar Deddy kepada wartawan pada Selasa, 23 Desember 2025.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Menurut Deddy, sistem Pilkada langsung yang berlaku saat ini merupakan hasil evaluasi mendalam dari penerapan pemilihan tidak langsung yang sebelumnya dinilai memiliki banyak dampak negatif. Ia menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada masa lalu rentan terhadap berbagai masalah.
“Dulu kita mengubah pemilihan kepala daerah dari DPRD menjadi pemilihan langsung karena terlalu banyak negatifnya. Misalnya politik uang dalam pemilihan kepala daerah, politik kekuasaan dan politisasi hukum yang melakukan intervensi dalam pemilihan,” kata Deddy.
Anggota Komisi II DPR RI itu juga menambahkan, “Tidak adanya ikatan (bonding) antara kepala daerah dengan masyarakatnya, menipisnya akuntabilitas kepala daerah terhadap pemilih dan banyak dampak negatif lainnya.”
Deddy membantah alasan biaya besar yang dikeluarkan pemerintah untuk Pilkada sebagai pembenaran untuk kembali ke sistem tidak langsung. Ia mengusulkan Pilkada dapat disatukan dengan pemilu legislatif atau pemilu presiden untuk menekan biaya.
“Jika pemilihan kepala daerah dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah, itu tidak bisa jadi pembenaran. Pilkada bisa disatukan dengan pemilu legislatif atau dengan pemilihan Presiden untuk meniadakan biaya pelaksanaan pilkada,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran KPU dan Bawaslu dalam menekan pemborosan kampanye dan politik uang. “KPU, Bawaslu dan instrumen hukum lainnya bisa ‘dipaksa’ untuk menekan pemborosan kampanye dan politik uang. Justru pemborosan biaya kandidat sering kali adalah dampak dari ketidak becusan partai politik, mulai dari kaderisasi, rekrutmen paslon hingga mahar parpol,” sambungnya.
Lebih lanjut, Deddy menilai berlebihan jika mengaitkan biaya besar Pilkada dengan kecenderungan perilaku koruptif kepala daerah. Menurutnya, korupsi disebabkan oleh berbagai faktor yang lebih determinan.
“Juga sangat berlebihan jika mengaitkan biaya besar Pilkada dengan kecenderungan perilaku koruptif kepala daerah. Biaya kampanye hanya salah satu faktor dan bukan faktor paling determinan,” kata Deddy.
Ia menguraikan faktor-faktor penyebab korupsi, “Banyak faktor lain yang menyebabkan terjadinya korupsi oleh kepala daerah. Pertama tentu dari karakter dan integritas kepala daerah itu sendiri. Kedua, sistem pengelolaan dan pengawasan anggaran serta kebijakan publik. Ketiga, pengawasan publik baik melalui DPRD, media massa maupun kinerja aparat hukum.”
Deddy meminta agar usulan sistem Pilkada tertutup atau dipilih langsung oleh DPRD dikaji lebih dalam dengan melibatkan berbagai elemen bangsa. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya sekadar menjalankan agenda oligarki politik.
“Hemat kami, soal Pilkada tertutup oleh DPRD ini baiknya didalami dulu dengan berbagai elemen bangsa. Hendaknya keinginan memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah itu datang dari kehendak menjadikan bangsa ini lebih maju peradabannya. Bukan sekedar menjalankan agenda oligarki politik yang tidak linier dengan keinginan rakyat secara umum,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan dukungannya terhadap perubahan sistem Pemilu. PKB mengusulkan agar Gubernur ditunjuk oleh Presiden RI, sementara Bupati dan Wali Kota dipilih oleh DPRD Kabupaten/Kota.
Cak Imin juga mengklaim bahwa semua partai di parlemen menyadari bahwa Pilkada langsung tidak efektif dan tidak produktif. “Perbaikan sistem, ya alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif,” kata Cak Imin usai membuka Muswil PKB Jatim 2025 di Hotel JW Marriot Surabaya pada Jumat, 19 Desember.
Ia menegaskan bahwa PKB akan melakukan evaluasi terhadap Pilkada langsung serta sistem-sistem pemilu lainnya yang dianggap tidak efektif. “Pilkada langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif, akan kita evaluasi,” tambahnya.
