Pemerintah kembali mengemukakan rencana untuk menetapkan satu Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang berlaku seragam di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat menggantikan sistem HET beras yang saat ini terbagi menjadi tiga zona, dengan perbedaan harga antara Pulau Jawa hingga wilayah Indonesia bagian Timur.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menyatakan bahwa perhitungan mendalam akan dilakukan untuk mewujudkan kebijakan ini. “Kita akan hitung agar nanti beras ini bisa satu harga di seluruh Indonesia,” ujar Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, pada Senin (29/12/2025).
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Rencana penyatuan HET ini muncul sebagai upaya untuk meningkatkan margin keuntungan Perum Bulog. Selama ini, dengan adanya perbedaan HET, Bulog hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp 50 per kilogram beras. Padahal, menurut Zulhas, tugas Bulog sangat krusial dan berat, terutama dalam mengintervensi harga beras hingga ke wilayah Indonesia bagian Timur.
“Yang masih menjadi PR, Bulog ini yang jadi andalan dalam kita, terbukti berhasil. Harga gabah sekarang sudah Rp 6.500/kg. Itu berhasil. Penyaluran SPHP juga Bulog, penyerap gabah juga Bulog. Tapi Bulog itu hanya dikasih margin Rp 50. Kalau Rp 50 kali Rp 3 juta berapa itu? Rp 150 miliar. Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku, ya kan nggak mungkin,” jelas Zulhas, menyoroti tantangan operasional Bulog.
Pemerintah akan segera menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk membahas secara spesifik rencana penyatuan HET beras ini. Zulhas menambahkan bahwa pemerintah juga akan menyampaikan rencana tersebut kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendapatkan masukan dan perhitungan yang komprehensif.
“Nah ini nanti kita akan bicarakan dengan BPKP. Kita akan hitung agar nanti beras ini bisa satu harga di seluruh Indonesia. Jangan sampai nanti seluruh seluruh kita jarak 3T, tertinggal, terluar, terdepan itu. Tertinggal, terluar, termiskin, tapi membayar. Nah nanti kita akan rapat berikutnya tahun 2026,” paparnya, menegaskan komitmen untuk pemerataan harga hingga ke daerah terpencil.
Sebelumnya, pemerintah juga telah merencanakan revisi HET beras. Zulhas mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Kementerian/Lembaga terkait telah menyelesaikan pembahasan revisi ketentuan dua kualitas beras, yaitu premium dan medium. Namun, hasil pembahasan tersebut belum dapat diumumkan karena masih menunggu laporan dan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Ya, kami sudah rapat. Tentu nanti kami akan lapor kepada Pak Presiden dulu, ya. Sudah, tapi belum bisa diumumkan sebelum lapor kepada Pak Presiden. Kami akan lapor dulu,” kata Zulhas singkat pada Rabu (13/8/2025), mengindikasikan bahwa keputusan akhir berada di tangan Presiden.
