Thailand dan Kamboja akhirnya menyepakati gencatan senjata yang berlaku mulai Sabtu, 27 Desember 2025. Kesepakatan penting ini tertuang dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan kedua negara, mengakhiri pertempuran berdarah yang telah berlangsung selama beberapa pekan di wilayah perbatasan.
Menurut pernyataan Komite Perbatasan Umum Khusus kedua negara yang dikeluarkan oleh pihak Kamboja, gencatan senjata akan berlaku efektif pada pukul 12.00 siang waktu setempat pada 27 Desember 2025. “Kedua belah pihak sepakat untuk segera melakukan gencatan senjata setelah penandatanganan Pernyataan Bersama ini, yang berlaku mulai pukul 12.00 siang (waktu setempat) pada 27 Desember 2025,” demikian bunyi kutipan tersebut.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Pernyataan itu juga menegaskan bahwa gencatan senjata ini mencakup semua jenis senjata, termasuk serangan terhadap warga sipil, objek dan infrastruktur sipil, serta sasaran militer dari kedua belah pihak, dalam semua kasus dan di semua wilayah.
Latar Belakang Konflik dan Upaya Mediasi
Pertempuran antara Thailand dan Kamboja kembali pecah sejak November 2025, menyebabkan korban jiwa dan pengungsian massal. Data menunjukkan, total 86 orang dari kedua belah pihak telah tewas akibat pertikaian ini.
Kondisi kemanusiaan semakin memburuk dengan sekitar 150 ribu warga yang tinggal di wilayah perbatasan terpaksa meninggalkan rumah mereka. Intensitas pertempuran yang meningkat drastis menjadi pemicu utama eksodus ini.
Ini bukan kali pertama kedua negara mencapai kesepakatan gencatan senjata. Sebelumnya, pada Juli 2025, Thailand dan Kamboja juga menyepakati hal serupa saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertindak sebagai perantara dalam kesepakatan tersebut.
Menyikapi krisis yang terus berlanjut, pekan ini para menteri luar negeri ASEAN mengadakan pertemuan khusus di Kuala Lumpur untuk membahas situasi Kamboja-Thailand. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, turut hadir dalam pertemuan penting tersebut, menunjukkan perhatian regional terhadap konflik ini.
