Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, memastikan bahwa opsi pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak akan mengembalikan sistem seperti era Orde Baru. Ia menegaskan, partisipasi publik akan tetap menjadi elemen krusial dalam desain Pilkada model tersebut.
Sarmuji menjelaskan kekhawatiran publik mengenai minimnya partisipasi rakyat pada Pilkada via DPRD di masa lalu. “Ya, jadi mungkin publik menyangka pilkada yang lagi didesain, apakah ada perubahan nanti seperti pilkada di zaman Orde Baru, yang partisipasi publiknya itu hampir nihil,” ujar Sarmuji di DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/1/2026).
Artikel informatif lainnya tersedia di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Namun, ia buru-buru menepis anggapan tersebut. “Padahal kalaupun itu nanti ada perubahan desain, misalkan melalui DPRD, itu sama sekali bukan pilkada melalui DPRD seperti pilkada zaman dulu,” tambahnya.
Menurut Sarmuji, Partai Golkar akan mengadopsi elemen-elemen terbaik dari Pilkada langsung untuk diintegrasikan ke dalam sistem tidak langsung. “Ya, kami Partai Golkar akan mengambil sisi-sisi terbaik dari pilkada langsung untuk diakomodir, dimasukkan ke dalam sistem pilkada tidak langsung melalui DPRD, itu seandainya nanti terjadi perubahan. Jadi ini sama sekali berbeda dengan pilkada zaman Orde Baru yang partisipasi publiknya hampir nihil,” jelasnya.
Ia merinci bentuk-bentuk partisipasi publik yang akan diakomodir. “Apa saja partisipasi publik yang nanti bisa diakomodir? Misalkan nanti meskipun itu dilakukan oleh DPRD, kampanye langsung itu tetap bisa dilakukan, debat kandidat tetap bisa dilakukan, atau proses penjaringannya melibatkan publik secara luas, sehingga rakyat tidak ditinggalkan meskipun pemilihannya melalui DPRD,” papar Sarmuji.
Sarmuji juga menambahkan, “Itu desain apa lagi misalkan yang bisa memperkuat partisipasi rakyat ke dalam pemilihan DPRD, nanti akan kita akomodir secara maksimal.”
Mureks mencatat bahwa Partai Golkar hanya akan menyetujui perubahan model Pilkada menjadi via DPRD apabila partisipasi publik tetap berjalan secara maksimal. “Golkar akan setuju dengan model pilkada melalui DPRD hanya apabila partisipasi publik tetap berjalan secara maksimal,” tegas Sarmuji.
Wacana perubahan ini telah mendapat dukungan dari sejumlah partai lain, termasuk Gerindra, Demokrat, dan PKB. Sarmuji mengungkapkan, pembicaraan informal antarpartai terkait usulan ini sudah mulai berlangsung. “Ya, kontak-kontak saja ya. Kontak-kontak. Ya ngobrol-ngobrol informal, tanya-tanya,” pungkasnya.
