Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 08 Januari 2026. Aksi ini menuntut revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 yang dinilai tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Pantauan Mureks di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, massa mulai memadati kawasan Patung Kuda sejak pukul 11.51 WIB. Mereka terlihat mengenakan seragam partai buruh berwarna hitam dan merah, membentangkan spanduk-spanduk berisi tuntutan utama.
Liputan informatif lainnya tersedia di Mureks. mureks.co.id
Salah satu spanduk besar yang terbentang jelas bertuliskan, ‘Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100% KHL Sebesar Rp 5,88 juta per bukan, Berlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5% diatas 100% KHL’. Dua mobil komando juga dikerahkan untuk memimpin jalannya aksi.
Tuntutan Utama Buruh dalam Aksi
Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, sebelumnya menyatakan bahwa demonstrasi akan dimulai pukul 10.30 WIB dan diikuti oleh ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta yang datang dengan konvoi sepeda motor.
“Ribuan buruh kembali aksi di depan Istana 8 Januari 2026. Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor,” tegas Said kepada wartawan.
Mureks mencatat bahwa tuntutan utama para buruh dalam aksi ini meliputi:
- Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 5,89 juta per bulan, serta memberlakukan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI 2026 sebesar 5 persen di atas 100 persen KHL.
- Revisi Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi Bupati/Wali Kota masing-masing daerah.
Pengamanan Ketat dan Imbauan Humanis
Untuk mengawal jalannya demonstrasi, sebanyak 1.659 personel gabungan dari kepolisian dan unsur terkait disiagakan. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Hutagalung, dilansir Antara, menegaskan kehadiran aparat bertujuan untuk melayani dan menjamin hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara damai.
“Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat,” kata Kombes Reynold.
Kombes Reynold juga menjelaskan bahwa seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api dan diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan humanis serta profesional.
“Personel diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan profesional,” ujarnya.
Pihak kepolisian juga telah melakukan penutupan Jalan Merdeka Selatan menuju Merdeka Barat untuk kelancaran lalu lintas dan keamanan. Namun, lalu lintas dari Jalan Merdeka Selatan menuju Gambir masih dapat dilalui kendaraan.
Kombes Reynold mengimbau agar orator dan peserta aksi tetap menjaga ketertiban serta menghindari tindakan anarkis, seperti membakar ban bekas atau merusak fasilitas umum, demi kelancaran dan keamanan bersama.
