Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk mengintensifkan upaya penghapusan hambatan usaha melalui forum debottlenecking. Forum ini, yang telah disidangkan beberapa pekan lalu, dinilai Purbaya mampu mengidentifikasi berbagai persoalan utama yang dihadapi pelaku usaha.
“Sudah banyak yang akan mengadukan dari luar negeri, Singapura dan negara-negara lain. Yang pengusahanya punya investasi di sini, beberapa sudah masuk kali,” ujar Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (31/12/2025).
Artikel informatif lainnya tersedia di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Purbaya menargetkan forum debottlenecking akan digelar lebih rutin, bahkan setiap pekan, untuk secara bertahap menghilangkan kendala struktural dan regulasi yang menghambat bisnis di dalam negeri. Menurut Mureks, langkah ini krusial untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Langkah pemerintah ini juga telah menarik perhatian positif dari investor asing. Sejumlah pelaku usaha dari luar negeri, termasuk Singapura, disebut mulai menunjukkan optimisme dan sebagian telah merealisasikan investasi di Indonesia.
Apabila kebijakan ini dijalankan secara konsisten, Purbaya meyakini iklim investasi nasional akan bergerak jauh lebih baik. “Perbaikan yang terjadi tidak bersifat marginal, melainkan dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap daya tarik investasi Indonesia,” tambahnya.
Mureks mencatat bahwa pemerintah juga berkomitmen aktif mendeteksi dan mengevaluasi peraturan yang dinilai mengganggu dunia usaha. Regulasi-regulasi tersebut, kata Purbaya, akan segera diperbaiki agar aktivitas bisnis dapat berjalan lebih efisien dan kompetitif.
Kanal Debottlenecking Satgas P2SP
Sebelumnya, pemerintah telah membuka kanal khusus penanganan hambatan usaha melalui peluncuran Kanal Debottlenecking Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kanal ini dirancang sebagai jalur cepat bagi pelaku usaha untuk melaporkan kendala perizinan, regulasi, atau persoalan lintas kementerian dan lembaga.
Melalui kanal ini, setiap laporan akan diproses secara terintegrasi, mulai dari verifikasi, analisis masalah, hingga tindak lanjut oleh kementerian dan lembaga teknis terkait. Kanal Debottlenecking ini merupakan penguatan dari tugas Kelompok Kerja (Pokja) 2 Satgas P2SP yang selama ini mengawal kelancaran program strategis dan menyelesaikan kendala pelaku usaha, termasuk di sektor padat karya dan investasi.
“Kehadiran kanal ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendampingi dunia usaha. Kami ingin memastikan setiap pelaku usaha memiliki saluran resmi untuk menyampaikan kendala, sekaligus mendapatkan solusi cepat dari Pemerintah. Dengan begitu,” ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
