Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana penambahan renovasi hunian sosial hingga 2 juta unit pada tahun 2026. Keputusan ini disampaikan setelah Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah melaporkan progres rencana pembangunan dan renovasi hunian sosial kepada Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Fahri Hamzah menjelaskan bahwa anggaran untuk renovasi hunian sosial yang sudah tertulis dalam APBN 2026 saat ini berjumlah sekitar 400.000 unit. Namun, Presiden Prabowo memberikan lampu hijau untuk peningkatan signifikan.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
“Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 itu sekitar 400.000 (hunian sosial),” kata Fahri.
Menurut Fahri, Presiden Prabowo menyetujui penambahan target renovasi hingga 2 juta unit. Dari jumlah tersebut, 1 juta unit akan difokuskan di wilayah perkotaan. Namun, Fahri mengakui adanya tantangan besar dalam merealisasikan target di perkotaan.
“Tetapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah. Tetapi yang 1 juta di perkotaan ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, akselerasi, karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit,” ujarnya.
Oleh karena itu, Fahri menekankan pentingnya pembentukan peraturan dan kelembagaan baru sebagai payung hukum untuk mempercepat pembangunan hunian sosial. Ia menyebut perlunya konsolidasi kewenangan yang selama ini tersebar di berbagai lembaga.
“Dan inilah yang kami lagi design konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan. Mungkin setingkat Perpres atau PP yang sedang kami siapkan. Mungkin itu aja sih,” jelas Fahri.
Ia melanjutkan, “Memang harus ada satu kelembagaan yang mengurusi semuanya. Selama ini kewenangan itu tersebar di banyak lembaga. Tanah di tempat lain, izin di tempat lain, pembiayaan di tempat lain. Nah, harus ada lembaga yang mengkonsolidasi semua jenis keperluan untuk percepatan pembangunan perumahan. Kira-kira itu tadi yang didiskusikan.”
Fahri Hamzah menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk membahas pembentukan lembaga tersebut. Pertemuan lanjutan diharapkan dapat terlaksana dalam satu atau dua hari ke depan, dengan target pengesahan di awal tahun.
Selain itu, koordinasi juga akan dilakukan dengan Danantara, yang diidentifikasi sebagai salah satu penyedia lahan masif, khususnya untuk konsep Transit Oriented Development (TOD). “Dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat,” pungkas Fahri.
