Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan seluruh jajarannya telah mempedomani dan mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang mulai berlaku efektif hari ini, Jumat, 2 Januari 2026.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa aturan hukum pidana dan acara pidana yang diperbarui ini akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Korps Bhayangkara, mulai dari satuan reserse kriminal hingga satuan lalu lintas.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
“Per jam 00.01 WIB hari ini Jumat, 2 Januari 2026 seluruh petugas pengemban penegakan hukum Polri telah mempedomani pelaksanaan dan mengimplementasikan pedoman tersebut, menyesuaikan KUHP dan KUHAP saat ini,” ujar Brigjen Trunoyudo kepada wartawan, Jumat (2/1/2026).
Terkait kesiapan implementasi, Brigjen Trunoyudo menambahkan bahwa Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menyusun format administrasi penyidikan baru. Format ini dirancang khusus untuk menangani berbagai pelanggaran hukum dan tindak pidana sesuai dengan ketentuan KUHP dan KUHAP yang baru.
“Panduan dan pedoman terkait pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru beserta format administrasi penyidikan tindak pidana telah disusun Bareskrim Polri di tandatangani oleh Kabareskrim Polri (Komjen Syahardiantono),” imbuh Trunoyudo.
Menurut pantauan Mureks, persiapan matang ini menunjukkan komitmen Polri dalam memastikan transisi penerapan hukum berjalan lancar dan efektif.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meneken Undang-Undang KUHAP. Penerapan KUHAP ini berlaku bersamaan dengan KUHP baru, yang keduanya mulai efektif pada Januari 2026.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi penandatanganan tersebut. “Ya (UU sudah ditandatangani Presiden),” kata Prasetyo Hadi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Ia juga menegaskan bahwa pemberlakuan KUHAP akan dilakukan secara serentak dengan KUHP pada awal tahun 2026. “Iya dong (diterapkan bersamaan dengan KUHP),” ujarnya.
