Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan belum mengambil sikap final terkait usulan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). PKS masih dalam tahap pengkajian mendalam terhadap wacana yang telah didukung oleh beberapa partai parlemen lain.
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menegaskan bahwa partainya belum memutuskan apakah akan mendukung atau menolak usulan tersebut. Kholid menjelaskan, PKS terus mengkaji karena isu ini sangat berkaitan dengan masa depan demokrasi dan kepentingan masyarakat.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
PKS Kaji Dampak Demokrasi
“Kami sedang mengkajinya mana yang terbaik buat masyarakat dan masa depan demokrasi kita,” ujar Kholid kepada awak media di Jakarta pada Senin (29/12).
Kholid menambahkan, PKS sangat terbuka untuk mendengarkan berbagai masukan dari berbagai pihak sebelum menentukan sikap. Masukan tersebut diharapkan datang dari para ahli, masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan (ormas), akademisi dari kampus, hingga tokoh-tokoh bangsa.
“Kita juga ingin dengarkan masukan dari para ahli, dari masyarakat sipil, ormas, kampus, dan tokoh-tokoh bangsa,” ucap Kholid.
Selain itu, PKS juga menyatakan kesiapannya untuk berdiskusi dengan rekan-rekan partai politik lain, khususnya yang tergabung dalam koalisi. Namun, Kholid belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai jadwal atau format diskusi tersebut.
“Kami juga siap mendiskusikannya dengan teman-teman partai politik lain, khususnya dengan teman-teman partai koalisi,” kata Kholid.
Gerindra Dukung Mekanisme Pemilihan oleh DPRD
Sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD telah mendapatkan dukungan dari beberapa partai, termasuk Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, menyatakan partainya mendukung penuh mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurut Sugiono, sistem ini dinilai lebih efisien dari berbagai aspek, mulai dari waktu penjaringan kandidat, ongkos politik, hingga proses pelaksanaannya.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” terang Sugiono dalam keterangannya yang dikutip pada Senin (29/12).
Senada dengan Sugiono, Ketua DPP Gerindra, Prasetyo Hadi, menyoroti perlunya keberanian untuk melakukan perubahan sistem jika mekanisme yang berlaku saat ini menimbulkan banyak dampak negatif. Salah satu sorotan utama adalah tingginya ongkos politik dalam pelaksanaan Pilkada langsung yang kerap menjadi beban.
