JAKARTA – Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada tahun 2026 dinilai masih terbuka untuk dicapai. Namun, dunia usaha memandang capaian tersebut perlu disikapi secara realistis dan penuh kehati-hatian.
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, menyampaikan pandangannya pada Jumat (2/1/2026). Ia mengapresiasi optimisme Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen, terutama melalui rencana percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun serta penguatan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca di Mureks mureks.co.id.
“Optimisme Menkeu dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen perlu kita apresiasi dan didukung dengan upaya konkret, terutama kemudahan regulasi yang akan didorong pemerintah,” ujar Ajib.
Meskipun demikian, Mureks mencatat bahwa pemerintah bersama DPR RI dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 masih menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4 persen. Sementara itu, pelaku usaha secara konservatif memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di rentang 5,0 sampai 5,4 persen.
Enam Prasyarat Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi 2026 bergerak secara inklusif, produktif, dan berdaya saing, Ajib Hamdani menekankan enam prasyarat strategis yang harus menjadi prioritas utama pemerintah:
- Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas
Seluruh kebijakan pemerintah harus bermuara pada peningkatan penyerapan tenaga kerja formal. Investasi perlu diarahkan ke sektor-sektor padat karya, sekaligus mencegah pola investasi turnkey, terutama di level pekerjaan dasar, dengan menerapkan rasio tenaga kerja lokal secara konsisten.
- Bauran Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Efektif
Tahun 2025 dinilai sebagai fase transisi menuju kebijakan fiskal yang lebih pro-pertumbuhan. Namun, ruang fiskal yang sempit, potensi shortfall penerimaan pajak, serta inefisiensi BUMN menjadi tantangan yang harus diatasi. Ajib menjelaskan, “Pemerintah perlu mengedepankan prinsip collect more, spending better, sementara kebijakan moneter tetap menjaga inflasi di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.”
- Efisiensi Biaya Usaha secara Universal
Agenda ini mencakup pemangkasan biaya kepatuhan, penyediaan pembiayaan yang lebih kompetitif, serta pengendalian biaya energi, logistik, dan tenaga kerja.
- Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pentingnya percepatan link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha, reformasi vokasi, reskilling dan upskilling, serta penguatan literasi digital ditekankan. Tuntutan kenaikan upah harus sejalan dengan peningkatan produktivitas agar daya saing nasional terjaga.
- Pemberdayaan UMKM dalam Rantai Pasok
Kemitraan yang terstruktur antara BUMN dan swasta, insentif fiskal yang tepat sasaran, serta penguatan akses pembiayaan dan pasar dinilai krusial agar UMKM dapat naik kelas dan terintegrasi ke rantai nilai global.
- Kesinambungan Partisipasi Aktif Dunia Usaha
Dibutuhkan mekanisme kolaborasi yang responsif melalui policy feedback loop, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis pada realitas dunia usaha.
