Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan mulai menerapkan kebijakan baru yang ketat bagi wisatawan mancanegara mulai tahun 2026. Kebijakan ini mencakup pemeriksaan rekening tabungan, durasi tinggal, serta rencana aktivitas turis asing selama berlibur di Pulau Dewata.
Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemprov untuk mewujudkan pariwisata yang lebih berkualitas. “Salah satu aspek yang diperhatikan untuk pariwisata yang berkualitas adalah berapa uangnya tiga bulan terakhir di buku tabungan,” kata Koster di Gianyar, Jumat (2/1/2026), seperti dilansir kantor berita Antara.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca di Mureks mureks.co.id.
Selain saldo rekening, setiap turis asing yang akan memasuki Bali juga akan melalui proses pemeriksaan terkait rencana waktu tinggal dan jenis aktivitas yang akan mereka lakukan. Koster menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan kontrol yang lebih baik terhadap sektor pariwisata.
“Ini supaya terkontrol semua, seperti juga kalau kita berwisata ke negara lain, dengan kebijakan negara lain seperti itu kita akan melakukan hal yang sama,” ujarnya.
Di hadapan Menteri Pariwisata, Koster sebelumnya memaparkan data kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2025. Mureks mencatat bahwa Bali berhasil menarik 7,050 juta orang melalui jalur udara dan 71 ribu orang melalui jalur laut. Angka ini merupakan rekor tertinggi dalam sejarah kepariwisataan Bali, menunjukkan peningkatan signifikan setelah pandemi COVID-19 mereda.
Meski demikian, Koster mengakui bahwa peningkatan jumlah wisatawan juga membawa tantangan, seperti masalah sampah dan kemacetan yang kerap menjadi sorotan. “Semua dikerahkan supaya orang mau datang ke Bali, itulah yang berlangsung sekarang jadilah dia (wisman) keenakan, nah ini harus kita atasi dan mengatasi tidak bisa sehari dua hari, perlu kesabaran,” jelas Koster.
Untuk mengatasi persoalan tersebut dan mengarahkan pariwisata Bali ke arah yang lebih baik, Pemprov Bali berkomitmen untuk fokus pada kualitas. “Ke depan ini kita akan mulai mengarah kepada pariwisata berkualitas, jadi tidak secara jumlah semata, tapi yang berkualitas yang dirancang melalui peraturan daerah itu tata kelola kepariwisataan,” pungkasnya.
